Setahun Menghilang, Anggota Polsek Dipecat

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (21/08)

AKBP Karsiman SIK MM
AKBP Karsiman SIK MM

Brigadir I Gusti Lanang dipastikan tidak lagi menyandang profesi sebagai anggota kepolisian. Anggota yang tercatat bertugas di Polsek Plampang tersebut resmi dipecat setelah adanya rekomendasi PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat). Pemecatan ini akan dikukuhkan melalui upacara pelepasan seragam yang digelar di halaman apel Polres Sumbawa, Kamis (20/8) besok.

amdal

Dengan pemecatan I Gusti Lanang, berarti sudah tiga anggota yang dipecat pada tahun ini. Sebelumnya dua anggota Polres Sumbawa, Bripka Iwan Sumantri dan Briptu Muhammad Akbar resmi dipecat dari kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman SIK MM yang ditemui kemarin, menyatakan bahwa upacara pemecatan itu dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa organisasi sangat komitmen terhadap aturan. Selain itu proses ini digelar sebagai peringatan bagi anggota lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran, sebab apapun bentuknya tetap akan diproses.

Upacara ini juga lanjut Kapolres dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahuinya, sehingga apapun tindak-tanduk atau sepak terjang yang bersangkutan pasca pemecatan, bersifat pribadi dan tidak lagi berkaitan dengan organisasi kepolisian.

Untuk diketahui pemecatan terhadap Brigadir I Gusti Lanang ini karena melakukan disersi sehingga dinilai tidak layak lagi menjadi anggota kepolisian. Lanang bolos sudah hampir setahun ini. Sejak tidak masuk kerja, pencarian sudah dilakukan bahkan beberapa kali dinyatakan DPO dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Saat sidang kode etik yang tanpa dihadiri Lanang, diterbitkan rekomendasi untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat. Lanang diusulkan pemecatan berdasarkan pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g (PTDH Anggota Polri) dikenakan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Meliputi, meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Kemudian pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  PPK Bansos Sapi Diperiksa Penyidik Tipikor Selama 2 Jam