Polisi Selidiki Pemalsu Tandatangan Kadis PU

oleh -2 views
samawarea.com
bankntb

Sumbawa Besar, SR (19/08)

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa telah membuktikan ancamannya untuk mempolisikan kasus pemalsuan dokumen pembangunan tower di Jalan Raberas PPN Bukit Permai Kelurahan Seketeng. Senin (18/8), Kadis PU memerintahkan Sekdis Aries Nur S.Sos dan Kabid Tata Ruang, Hidayat Ratil ST untuk melaporkan secara resmi kasus tersebut ke Polres Sumbawa. Laporan tersebut telah dibukukan petugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sumbawa, yang artinya kasus ini sudah mulai disidik. Dalam mendukung penyidikan, penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) telah meminta keterangan dua orang pejabat tersebut sebagai saksi pelapor. Selain itu penyidik juga telah mengamankan fotocopy dokumen yang diduga palsu tersebut sebagai petunjuk untuk mengungkap siapa yang terlibat dalam kasus ini.

amdal

Ditemui usai pemeriksaan, Muhammad Nur Hidayat ST mengatakan langkah hukum ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran agar kasus yang sama tidak terulang, di samping terciptanya tertib administrasi. Pemalsuan dokumen ini diakui Dayat Ratil—akrab ia disapa, telah merugikan Dinas PU secara institusi, serta mencemarkan nama baik Kadis PU. Sebab dari pengecekan, tandatangan Kadis PU di rekom itu dipalsukan, selain terdapat kesalahan dalam penulisan nama maupun logo kop surat. “Ini luar biasa pelaku sangat berani melakukan hal ini, apalagi menurut informasi tidak hanya rekom dinas PU tapi juga rekom beberapa instansi lainnya yang dipalsukan,” tukasnya.

Baca Juga  Lupa Cabut Kartu ATM, Saldo Rekening Terkuras

Dengan langkah hukum ini, secara tidak langsung masyarakat akan mengetahui ternyata mengurus perijinan tidak main-main, namun tidak akan dipersulit asalkan pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

Untuk mengeluarkan rekomendasi dari Dinas PU harus mendaftar ke KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu). Selanjutnya KPPT akan mengundang pihak terkait untuk meninjau lokasi dan mempelajari desainnya. Setelah itu Dinas PU mengeluarkan rekomendasi terkait penggunaan lahannya. Karena kawasan tersebut termasuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), tentunya juga harus meminta pertimbangan dari pihak Bandara. Jika semua persyaratan terpenuhi, rekomendasinya diterbitkan.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman SIK MM yang dikonfirmasi terpisah, mengakui adanya laporan tersebut. Saat ini laporan itu sedang didalami penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) dan rencananya sejumlah pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Seperti diberitakan, menara Tower Bersama di Jalan Raberas wilayah Bukit Berlian PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Sumbawa ini dibangun PT Solusindo Kreasi Pratama. Belakangan pembangunan tower setinggi 32 meter ini mendapat protes dari warga terutama para pemilik lahan di sekitarnya, karena keberadaannya dinilai illegal, bahkan menjurus pada perbuatan tindak pidana. Hal ini terungkap karena rekomendasi yang dikeluarkan sejumlah dinas terkait dipalsukan. Bahkan KPPT (Kantor Pelayanan Izin Terpadu) Kabupaten Sumbawa merasa tidak pernah menerima permohonan pembangunan menara tower di wilayah tersebut, apalagi mengeluarkan ijin pendiriannya.

Baca Juga  Calon Wakil Bupati Terpilih Jadi Tersangka Tipilu

Demikian dengan rekomendasi pembangunan menara dari Dishubkominfo Sumbawa. Hasil investigasi ternyata rekom bernomor 037/kominfo/SBW/VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014 palsu karena dari dinas setempat tidak pernah menerbitkan rekomendasi. Selain itu tandatangan kepala dinas maupun stempel dinas diduga kuat dipalsukan.

Kemudian rekomendasi pembangunan menara bernomor Pem.154/VI/L SKTNG/2014 tertanggal 5 Juni 2014 yang diterbitkan Kantor Lurah Seketeng juga diduga dipalsukan. Selanjutnya rekomendasi bernomor 162/PU/SBW/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas PU Sumbawa. Inipun palsu, selain lambang dinasnya salah, nama kepala dinas pun salah, serta tandatangan dan stempel dipalsukan. Seperti sejumlah dinas ini, di BPMLH pun demikian terkait penerbitan atas UKL-UPL Pembangunan Menara Telekomunikasi bernomor 094/BPM-LH/SBW/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2104. Kendati demikian pembangunan tower itu berjalan mulus meski mendapat perlawanan dari masyarakat, karena ada sekelompok orang yang memback-up ‘pengamannya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda