Rekom Palsu, Kadis PU Segera Lapor Polisi

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (18/08)

Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST
Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST

Tidak seperti BPM-LH dan Dishubkominfo Sumbawa yang terkesan tidak serius menanggapi kasus rekomendasi palsu terkait dengan pembangunan tower di Jalan Raberas, Dusun Bukit Berlian, PPN Bukit Permai, Kelurahan Seketeng. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) secara tegas menyatakan akan melaporkan kasus itu ke Polres Sumbawa. Hal ini diakui Kadis PU, H Saad Abdullah ST yang ditemui usai Upacara HUT RI di Kantor Bupati Sumbawa, Minggu (17/8).

Haji Saad—akrab pejabat ini disapa, mengaku telah memerintahkan Kabid Tata Ruang, Hidayat Ratil ST untuk mengumpulkan data sebagai bahan untuk melaporkan kasus pemalsuan rekomendasi PU secara hukum. Upaya ini dilakukan selain sebagai pembelajaran bagi para pelakunya juga agar kasus serupa tidak muncul di kemudian hari. “Kami tidak ingin ini menjadi preseden buruk, karena jika dibiarkan praktek pemalsuan ini akan berlanjut,” katanya.

Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan leading sector terkait agar tower yang sudah dibangun segera dibongkar. Sebab selama ini para pengusaha memilih gampangnya dengan mengabaikan aturan yang ada. Selama ini pengusaha mengurus izin setelah tower sudah dibangun. “Ini tidak boleh terjadi lagi, harus ada ketegasan,” tukasnya.

Sejauh ini diakui Haji Saad, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pendirian tower di Raberas apalagi menandatangani surat tersebut. Hasil pengecekan terhadap rekomendasi palsu itu, terdapat banyak kejanggalan di antaranya tertera pada kop surat rekomendasi yang hanya mencantumkan logo Departemen PU di bagian pojok kiri atas. Seharusnya pojok kiri atas itu tercantum logo Pemda Sumbawa dan pojok kanan logo Departemen PU.

Baca Juga  Presiden Jokowi Dukung Baiq Nuril Cari Keadilan dalam Proses Hukumnya

Untuk diketahui persyaratan untuk mengeluarkan rekomendasi dari Dinas PU harus mendaftar ke KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu). Selanjutnya KPPT akan mengundang pihak terkait untuk meninjau lokasi dan mempelajari desainnya. Setelah itu Dinas PU mengeluarkan rekomendasi terkait penggunaan lahannya. Karena kawasan tersebut termasuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), tentunya juga harus meminta pertimbangan dari pihak Bandara. Jika semua persyaratan terpenuhi, rekomendasinya diterbitkan. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda