Taman Kerato Efisiensi Anggaran Relokasi RSUD

oleh -1 views
bankntb

Sumbawa Besar , SR (16/08)

Sambirang Ahmadi s.Ag M.Si dan H Ilham Mustami S.Ag
Sambirang Ahmadi s.Ag M.Si dan H Ilham Mustami S.Ag

Relokasi RSUD Sumbawa telah diputuskan melalui Sidang Paripurna DPRD Sumbawa kemarin. Muncul kekhawatiran bahwa relokasi tersebut akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu proyek relokasi ini membuang uang mengingat ada sejumlah proyek yang sudah dan akan dikerjakan di lokasi saat ini, serta relokasi membutuhkan biaya yang sangat besar.

amdal

Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si yang ditemui Jumat (15/8), mengakui relokasi RSUD membutuhkan kajian, DED, studi kelayakan, penerimaan masyarakat, dan penentuan lokasi. Artinya semua dimulai dari nol. Namun menurut Sambirang—akrab politisi PKS ini disapa, tidak menjadi persoalan asalkan sudah ada komitmen untuk membangun RSUD baru. Untuk sedikit melakukan efisiensi anggaran adalah tidak lagi membeli lahan baru dan menggunakan lahan milik pemerintah yang sudah ada. Lokasi yang paling pas yaitu Taman Kerato. Selain lahan milik pemerintah, Taman Kerato sejarahnya sudah memiliki FS ketika berencana membangun RSUD Bhayangkara. “Dari sisi historinya dan menurut analisa, Taman Kerato sudah cocok untuk membangun rumah sakit,” cetusnya.

Meski demikian lokus baru ini belum final karena harus dikaji ulang, dan dikonsultasikan dengan pemerintah terkait adanya intervensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lahan tersebut. “Jika tidak memungkinkan dapat dicari lokasi lain yang berarti harus membeli lahan baru,” ucapnya.

Mencari lokasi baru lanjut Sambirang, membutuhkan anggaran besar, tapi tidak menjadi persoalan karena memang kesehatan ini adalah kebutuhan mendasar masyarakat. “Asalkan pemerintah dan DPRD sudah memiliki kemauan kuat untuk mencari solusi bagi carut-marutnya pelayanan RSUD,” imbuhnya.

Baca Juga  Reses di Empang, Johan Rosihan Gandeng BNN Kampanye Anti Narkoba

Sambirang juga menyarankan agar dalam pembangunan rumah sakit baru nantinya tidak menggunakan APBD, karena dipastikan tidak akan tuntas dalam waktu 1-2 tahun, mengingat kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. “Inovasinya membangun kerjasama dengan pihak ketiga seperti Bank NTB melalui kredit sindikasi,” usulnya.

Untuk membayar pinjaman dapat dilakukan melalui deviden Bank NTB. Dan rencana ini sudah pernah dibicarakan dengan Dirut PT Bank NTB dan mendapat respon positif. “Dirut Bank NTB menyatakan sudah sanggup untuk membangun RSUD baru dengan cara seperti itu,” katanya.

Untuk diketahui selama proses pengerjaan RSUD baru, RSUD lama tetap memberikan pelayanan. Pemerintah tetap melakukan rekonstruksi, perbaikan fasilitas dan lainnya termasuk pembangunan IPAL yang dianggarkan tahun ini. “Sebelum pembangunan 100 persen di lokasi relokasi, pembiayaan untuk rumah sakit lama tetap dikeluarkan, seperti rekondisi bangunan, rehabilitasi, pengadaan alat kesehatan, dan IPAL itu,” jelasnya.

Menyinggung mengenai ide akuisisi RSU Provinsi menjadi RSUD Sumbawa, Sambirang mengaku ide itu sudah pernah dilemparkan tapi pemerintah tidak meresponnya dengan melakukan lobi-lobi ke provinsi. (*)

 

iklan bapenda