Penyimpangan Pengadaan Kapal 2,4 M Tak Terbukti

oleh -0 views
bankntb

ITS Ahli kapal 2Sumbawa Besar, SR (14/08)

Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa akhirnya menghentikan proses penyelidikan proyek pengadaan tiga unit kapal bantuan APBN melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa senilai Rp 2,4 miliar. Penghentian proses ini dilakukan menyusul hasil pengecekan fisik tiga unit kapal tersebut Tim Ahli Institut Tekhnologi 10 Nopember Surabaya (ITS), selaku saksi ahli. “Proses penyelidikannya dihentikan,” tegas Kapolres Sumbawa, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Karsiman SIK MM, Rabu (13/8).

amdal

Dalam dokumen hasil pengecekan fisik setebal 200-an halaman ini, ungkap AKBP Karsiman—akrab Kapolres disapa, tidak ditemukan adanya penyimpangan spesifikasi pekerjaan proyek yang tercantum di dalam kontrak. “Proyek itu telah dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ditemukan kesalahan spesifikasi,” katanya. Karena telah sesuai, tidak ada alasan bagi penyidiknya untuk melanjutkan proses penyelidikan.

Dijelaskan AKBP Karsiman, penanganan kasus tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan kapal bantuan APBN ini. Sebagai aparat penegak hukum, menjadi kewajiban untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data dan keterangan bahkan mendatangkan pakar kapal dari ITS sebagai saksi ahli. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum ada dan tidaknya unsur pidana dalam proyek ini. Dan kepastian hukum ini diperoleh dari sebuah proses yang cukup panjang. ITS Ahli kapal 1

Untuk diketahui, sebelumnya Tim ITS yang beranggotakan Rahardian Lingga ST dan Susanto SE melakukan pemeriksaan tiga unit kapal bantuan APBN melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan Kemenlutkan. Pengecekan ini dilakukan secara marathon hingga beberapa hari. Pengecekan oleh tim ITS ini sebagai tindaklanjut dari permintaan sekaligus paparan penanganan kasus yang dilakukan penyidik Tipikor Polres Sumbawa, AIPTU Sumarlin dan Brigadir Novan di Ruang Sidang Fakultas Tekhnologi Kelautan ITS di Surabaya. Penyelidikan kasus ini dimulai Januari 2014 setelah adanya laporan masyarakat yang menduga pengadaan 3 unit kapal yang diperuntukkan bagi tiga kelompok nelayan, menyalahi spesifikasi. Satu unit kapal berkapasitas lebih dari 30 GT senilai Rp 1,3 miliyar diberikan kepada H Ramli selaku Ketua Kelompok Dita Bahari Pulau Kaung Kecamatan Alas. Kemudian dua unit lainnya, 20 GT dan 5 GT senilai Rp 1,1 M lebih diberikan kepada A Rahman Ketua Kelompok SPP Mandiri, dan Mus Mulyadi Ketua Kelompok SMS—keduanya berada di wilayah Desa Labuan Kecamatan Badas. Tiga ketua kelompok ini sudah dimintai keterangannya. Sejumlah saksi lain yang telah dipanggil di antaranya, Ir Widodo S.ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Didi Eko Prasetyo (rekanan dari PT Banyuwangi Perkasa, Jatim), panitia penerima pekerjaan yaitu M Ali SE, Heri Sucitra S.Pi dan M Saad S.Ap. Tak hanya itu, tim penyidik Tipikor yang dikomandani Aiptu Sumarlin telah memanggil dan memeriksa Zulfadli Tanjung ST sebagai Konsultan Pengawas dari PT Angga Anugerah. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  Digasak Maling, Ratusan Juta Hilang di Mobil