Menara Tower Raberas Ilegal

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/08)

Tower raberasKepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sumbawa, Zulkifli S.Sos menyatakan keberadaan menara tower bersama di Jalan Raberas wilayah Bukit Berlian PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, illegal. Sebab pendiriannya tanpa mengantongi ijin. Terlebih lagi dari informasi yang diperoleh jika rekomendasi dari sejumlah dinas terkait dipalsukan. “Ini sudah jelas illegal dan sangat tidak dibenarkan aturan,” tegas Zulkifli saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/8).

amdal

Sejauh ini pihak tidak mengetahui adanya pendirian tower bersama di Jalan Raberas, karena memang belum ada permohonan izin pendirian yang diterimanya. “Kami ketahui setelah ada laporan dari warga yang keberatan dan berita di media massa,” akunya.

Sesuai prosedur, ketika permohonan ijin itu diterima, KPPT akan melakukan klarifikasi terhadap pemohon untuk memastikan kelengkapan administrasi yang diajukan. Setelah dinyatakan lengkap, KPPT akan mengundang dinas instansi terkait untuk melakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi inilah yang dijadikan dasar dinas instansi memutuskan layak dan tidaknya menerbitkan rekomendasi yang akan disampaikan ke KPPT. “Rekomendasi ini bukan izin tapi salah syarat untuk menerbitkan izin,” tandas Zulkifli.

Mengenai pendirian tower tak berijin, Zulkifli mengaku KPPT hanya dapat menempuh langkah administrasi, sedangkan penertiban menjadi kewenangan Satpol PP selaku penegak Perda. Kemudian untuk langkah hukum tergantung dari masing-masing dinas instansi yang merasa dirugikan.

Seperti diberitakan, terungkapnya pemalsuan dokumen dan pendirian tower tak berijin ini setelah adanya protes dari warga terutama para pemilik lahan di sekitarnya. Sebab warga setempat tidak mengetahui jika lahan seluas 200 meter persegi yang dibeli Nur Fitriah Ningsih pada Mei 2014 sebesar Rp 60 juta itu akan dibangun tower. Saat transaksi, pembeli mengaku akan membangun bengkel dan membuka usaha penjualan BBM eceran. Namun dalam perjalanannya, lahan itu dibangun menara tower bersama setinggi 32 meter dan kini hampir tuntas. Warga sempat meminta pembangunan tower itu dihentikan namun ada kelompok orang yang menghalanginya. Kelompok ini menyatakan warga tidak berhak melarangnya, sebab mereka memiliki ijin pendirian seraya menyerahkan sejumlah dokumen. Warga pun langsung menggandakan dokumen berupa rekomendasi dari sejumlah SKPD sebagai dasar untuk dilakukan investigasi. Hasil investigasi ini cukup mencengangkan, selain KPPT tidak pernah mengeluarkan ijin pendirian, sejumlah SKPD tekhnis menegaskan rekomendasi itu palsu. (*)  baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  Abi Mang Sesalkan Penguasaan Gedung Golkar Secara Paksa