Banggar DPRD Klarifikasi Kesepakatan Relokasi SMA 1

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (12/08)

Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si
Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si

DPRD Kabupaten Sumbawa sependapat dengan harapan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa yang menginginkan relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa dalam rangka melahirkan rumah sakit yang lebih layak dan representatif.

amdal

Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si yang mendampingi Wakil Ketua DPRD Sumbawa H Mustami H Hamzah B.Sc SH saat hearing dengan anggota HMI Cabang Sumbawa di Press Room Dewan, Senin (11/8) menyatakan aspirasi HMI sama seperti harapan DPRD. “Benang merah sudah ketemu, semua sepakat kondisi fisik RSUD dalam keadaan darurat,” kata Sambirang—akrab politisi PKS ini disapa.

Perkembangan pelayanan di RSUD Sumbawa sekarang ini jelas Sambirang, carut-marut, sehingga semua pihak sampai pada kesadaran kolektif bahwa rumah sakit sudah tidak layak. Kondisi ini katanya bukan terjadi hari ini, tetapi sejak jaman Bupati Sumbawa  HA Latief Majid.

Kondisi ini memunculkan ide relokasi jauh sebelumnya, bukan saat DPRD sekarang ini. Hal inilah juga yang menjadi alasan munculnya Rumah Sakit Provinsi di Sumbawa yang sebenarnya dihajatkan untuk relokasi RSUD Sumbawa. Namun belakangan diambil-alih oleh Provinsi karena beberapa alasan. Keberadaan rumah sakit propinsi itu ternyata tidak menyelesaikan persoalaan carut marutnya RSUD Sumbawa.

Setelah dilakukan pengkajian ternyata yang menjadi persoalan di RSUD Sumbawa bukan manajemen tetapi masalah fisik dan harus ada keputusan. Setiap pengambilan keputusan di DPRD selalu muncul tuntutan atau tagihan dari anggota DRPD agar ada sikap pemerintah daerah terkait RSUD ini. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah harus melaksanakan perintah UU tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga dalam perkembangan yang terjadi pada pembahasan beberapa hari lalu, anggota Badan Anggaran ngotot terhadap sikap pemerintah daerah terhadap masalah RSUD. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa di ujung pemerintah saat ini harus ada sikap.

Baca Juga  Janda Pejuang di Sumbawa Dapat Penghargaan dan Bantuan Sosial

Dari desakan itu lanjut Sambirang, ada beberapa opsi yang disampaikan yaitu tetap relokasi dengan beberapa tawaran seperti pengadaan lahan baru, pindah ke Taman Kerato, tukar gulir  dengan gedung UNSA, pindah ke Lapangan Cendrawasih, dan lainnya.

Namun yang menjadi pernyataan, jika tetap direlokasi, maka yang menjadi masalah adalah anggaran. Meski ada anggaran, apakah efisien dan efektif, yang pertanyaan ini menjadi bahan diskusi di Badan Anggaran.

Untuk diketahui pula kata Sambirang, dalam membahas anggaran, Badan Anggaran itu memiliki prinsip efisiensi, efektifitas dan urgensi. “Kita sepakat keberadaan RSUD itu sangat urgen, lalu bagaimana dengan efektifitasnya, dan efisensinya, ini jadi pertanyaan,” ucap Sambirang.

Sebagaimana yang disampaikan Bupati Sumbawa bahwa kapasitas fiskal APBD Kabupaten sangat terbatas untuk membiayai rumah sakit jika direlokasi, sehingga ada opsi terakhir yang dinilai sangat tepat yakni perluasan RSUD ke lokasi SMAN 1 Sumbawa. “Memang opsi yang paling ideal seperti disampaikan Bupati Sumbawa dalam jawabannya adalah relokasi, tetapi sampai kapan menunggu opsi itu direalisasikan, sementara kondisi rumah sakit selalu memberikan pelayanan dalam kondisi yang sangat darurat,” imbuhnya.

Setelah dilakukakn pengkajian dan penghitungan, pemerintah daerah menyampaikan bahwa opsi perluasan yang paling efisien dalam hal pembiayaan. Tapi opsi perluasan inipun masih belum final, karena sedang berproses, mengingat keputusan terakhir ada pada Sidang Paripurna terakhir. “Kedatangan teman-teman HMI ini adalah bagian yang harus dipertimbangkan oleh lembaga ini dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah RSUD Sumbawa,” demikian Sambirang. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda