Sumbawa Besar, SR (11/08)
Pro kontra rencana rekonstruksi RSUD, relokasi SMAN 1 Sumbawa dan pengadaan tanah Stadion Pragas, kian meruncing. Setelah berpolemik di internal DPRD Sumbawa, sejumlah tokoh pun angkat bicara.
Salah satunya Suharto SH M.Si—tokoh Sumbawa yang pernah dua periode menjadi wakil rakyat. Bahkan tokoh yang dikenal vokal dan genius ini mengomentari rencana hasil kesepakatan TAPD dan Banggar DPRD tersebut, cukup keras.
Ia menilai rencana itu merupakan langkah yang tidak bagus dan menciderai disiplin anggaran serta mengabaikan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Dalam merencanakan sesuatu yang menyangkut kepentingan public harus dibangun ruang komunikasi dengan masyarakat melalui publik hearing, melibatkan tokoh masyarakat, akademisi LSM, para pemerhati masalah social, ekonomi, dan pembangunan, yang berasal dari perwakilan sejumlah kecamatan di dalam Kota Sumbawa sebagai sampel. “Kita perlu ajak bicara semua elemen untuk mengukuhkan konsep ini dengan mengeksplore pandangan-pandangannya,” kata Bung Harto—akrab mantan Ketua KNPI, PMI, dan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa saat ditemui di kediamannya, kemarin.
Tanpa proses ini, Bung Harto menilai kesannya tergesa-gesa, sehingga rencana rekonstruksi, relokasi dan pengadaan tanah tersebut yang merupakan upaya mengatasi masalah justru akan menimbulkan masalah.
Bung Harto memberikan apresiasi terhadap ide agar rumah sakit, sekolah dan stadion harus representative karena memang kondisinya tidak layak. Namun untuk mengimplementasikannya tidak harus melakukan cara-cara sebagaimana rencana TAPD dan Banggar.
Dapat dibayangkan jika lokasi RSUD tetap dipertahankan. Yang dipikirkan tidak hanya titik bangunannya, tapi air tanahnya yang menguning dan sudah tidak sehat. Selain itu bagaimana mengurai kemacetan hilir-mudiknya kendaraan dan perparkiran yang tidak teratur.
Karenanya yang paling pas adalah merelokasi RSUD, merekonstruksi SMAN 1 Sumbawa dan tetap mempertahankan Stadion Pragas di tempat sekarang ini. Lokasi RSUD saat ini dapat dirubah menjadi taman kota sehingga menjadikan Sumbawa asri, hijau, sejuk dan nyaman. Kemudian RSUD direlokasi ke Taman Kerato yang lebih representative dengan luas lahan yang memadai, dan didukung jalur transportasi yang dapat dijangkau dari segala penjuru. Kondisi ini akan memicu pertumbuhan sector informal yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian untuk SMA 1 Sumbawa, direhab lebih representative sehingga tidak lagi terbentur dengan persoalan histori, kualitas pembangunan, penyelenggaraan pendidikan, dan luas area karena taman di eks lahan RSUD dapat menjadi lokasi pendukung.
Demikian dengan Stadion Pragas tetap ditempat dan ditingkatkan menjadi lebih representatif, mengingat sarana prasarana olahraga sangat dibutuhkan karena semakin lama kian menyempit. Apalagi Stadion Cendrawasih kondisinya jauh dari standar meski telah dibangun sejumlah fasilitas. Misalnya lintasan atletik yang kenyataannya berdebu dan tumbuh rumput yang semakin menggambarkan kesan kumuh. “Jika SMAN 1 Sumbawa ditempatkan di Stadion Pragas akan menimbulkan kegaduhan karena berada di tengah pemukiman. Belum lagi ada pasar dan tempat berjualan di samping kantor camat,” tukasnya.
Hal ini harus terencana dengan baik, tidak seenaknya memberikan argumentasi ketika SMA 1 direlokasi di Stadion Pragas, Pasar Seketeng akan direlokasi. Bayangkan, berapa milyar dana CSR yang sudah habis terkuras untuk membangun Pasar Seketeng. “Mestinya kajiannya harus obyektif, tenang, berkomitmen dan jangan terjebak,” ujarnya.
Bisnis
Mengenai pengadaan tanah relokasi Stadion Pragas yang dialokasikan pada APBD-P 2014 sebesar Rp 4 Milyar, Suharto SH M.Si menilai Pemda Sumbawa tidak jera. Padahal sudah ada contoh pengadaan tanah 20 hektar bagi pendirian STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) dengan anggaran Rp 6 Milyar (termasuk 1 M untuk DED). Yang terjadi sekolah itu tidak terwujud, dan pemanfaatan lahan tersebut sekarang tidak jelas. “Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Lalu mengatakan relokasi dan rekonstruksi sebagai hadiah, kenang-kenangan dan monumental. Apa sih semua itu jika menimbulkan masalah dan melupakan histori.
Yang cermatlah jangan terlalu spekulatif, ingat dampak karena tidak ada orang kebal hukum meski setinggi apapun jabatannya,” tukas Harto.
Ia mengajak pejabat Sumbawa untuk berkaca pada kasus SPPD fiktif KSB, meski anggarannya kecil dan telah dikembalikan namun 14 pejabat setempat dihukum 1 sampai 1,6 tahun penjara.
Hal ini diingatkan Harto karena disinyalir rekonstruksi RSUD, relokasi SMA 1 dan pengadaan tanah Stadion Pragas adalah mega proyek yang berorientasi bisnis dan tentunya ada yang ‘bermain’ untuk mengeruk keuntungan pribadi. “Mari normalisir rencana yang baik itu untuk singkrongkan dengan implementasi yang berpihak betul bagi kepentingan masyarakat tidak hanya terdesak dengan kesemrawutan rumah sakit lalu tiba-tiba tanpa pertimbangan obyektif tidak ada kajian akademis dan ilmiah lalu seruduk sana sini mengatasi masalah yang justru timbulkan masalah,” tandasnya.
Harusnya di penghujung waktu berakhirnya masa jabatan DPRD dan pimpinan daerah saat ini tidak mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Apalagi munculnya kesepakatan tersebut tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan meski tanpa pertimbangan obyektif dan mengabaikan disiplin anggaran.
Karenanya dia mengingatkan calon anggota DPRD periode 2014—2019 yang akan dilantik untuk tidak mewarisi kesepakatan hari ini yang akan menjadi beban masa mendatang. “Bisa jadi ini jebakan dan ‘penyakit’ bagi anggota dewan baru, karena kesepakatan yang dibangun banggar dan TAPD saat ini akan menimbulkan polemik. Untuk itu saya tidak setuju. Kalau tetap dilakukan ini kesalahan berantai dan menciderai disiplin anggaran, transparansi, efisiensi, efektivitas, lebih-lebih tentang akuntabilitas,” pungkasnya. (*)
