Diragukan Keberanian Pemda Sumbawa Gugat Multicapital  

oleh -1 views
bankntb

Soal Mandegnya Deviden Newmont

Sumbawa Besar, SR (11/08)

amdal
Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Sudah empat tahun sejak 2011 lalu, Kabupaten Sumbawa belum menerima deviden PT Newmont Nusa Tenggara dari PT Multi Capital. Kondisi ini membuat daerah mengalami kerugian mencapai puluhan milyar rupiah karena banyak program pembangunan yang pembiayaannya direncanakan dari deviden tersebut harus ter-cancel. Pasalnya deviden masuk dalam sumber penerimaan daerah yang menjadi skema pembiayaan sejumlah program pembangunan di daerah. Namun ironisnya Pemda Sumbawa hanya ‘berani’ mendesak PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB)—perusahaan patungan (konsorsium) tiga daerah (Sumbawa, KSB dan NTB) untuk menagih pembayaran deviden tersebut kepada PT Multicapital (MDB).

Langkah tersebut mendapat cibiran dari Suharto SH M.Si—praktisi hukum yang juga tokoh masyarakat Sumbawa. Menurutnya, desakan agar PT DMB menagih PT MDB sebagaimana rekomendasi DPRD Sumbawa maupun hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Propinsi, adalah langkah klasik yang tidak perlu kembali dilakukan. Tanpa desakan itu, sudah menjadi tugas pokok PT DMB untuk menagih deviden tersebut kepada PT MDB. Yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan upaya paksa dengan menempuh langkah hukum, sebab sudah empat tahun anggaran deviden yang menjadi hak daerah belum diberikan. Tapi Harto—akrab mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa dua periode ini disapa, meragukan keberanian Pemda untuk melakukan upaya hukum. Soalnya tidak terbayarnya deviden dari Tahun 2011 sampai 2014 karena transaksi-transaksi yang dilakukan untuk mengakuisisi saham PTNNT tidak transparan dan akuntabel. Untuk Sumbawa, tidak pernah ada rekomendasi DPRD melalui paripurna DPRD sebagaimana peraturan perundang-undangan untuk memberi persetujuan. Hal ini memunculkan beragam spekulasi dan dugaan-dugaan dari sejumlah pihak, termasuk sinyalemen gratifikasi yang diduga melibatkan pejabat daerah. “Ketika deviden tidak diberikan harusnya ada upaya paksa dengan menempuh proses hukum. Jika memang benar kita melakukan transaksi dan memenuhi syarat perjanjian yang transparansinya dijamin dan akuntabilitinya jelas, harus berani melakukan upaya hukum. Ketika tidak berani, berarti kesalahan itu ada pada konsorsium termasuk Pemda Sumbawa,” papar Harto.

Baca Juga  TGB Ajak Forjim Sebarkan Kebenaran Melalui Tulisan

Yang menjadi pertanyaan besar, sudah empat tahun deviden belum diterima daerah hanya mendesak PT DMB untuk menagih. “Ada apa ini,” tanya Harto.

DPRD Sumbawa seharusnya tidak hanya cukup mencatat progress penyelenggaraan pemerintah setiap tahun, dan menyerahkan kepada DMB untuk menagih deviden. DPRD harus kritis dan berani melakukan langkah hukum agar simpul masalah dan siapa yang bermain dalam persoalan ini menjadi terang-benderang. “Ini harus ditunjukkan kepada masyarakat, sehingga tidak menjadi tanda tanya sampai saat ini,” ucapnya.

Selain proses hukum, lanjut Harto, Pemda Sumbawa maupun KSB dan Propinsi NTB melakukan terobosan dengan mengupayakan agar deviden yang menjadi hak daerah itu langsung masuk ke kas daerah masing-masing sehingga tidak lagi melalui rekening Multi Capital.

Terobosan ini pernah dilakukannya ketika menjadi anggota DPRD yang berjuang agar royalty PTNNT saat itu langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui pusat dan propinsi. Persoalannya royalty itu dari PTNNT disetorkan ke rekening pemerintah pusat, yang selanjutnya mengendap di rekening Pemprov. Kondisi ini menyebabkan program yang disusun dan dibiayai dana itu menjadi terlambat untuk dilaksanakan, sehingga Pemda Sumbawa tidak mendapatkan jasa giro.

Untuk memperjuangkannya, dia bersama Bupati Sumbawa Drs H Latief Majid (saat itu) mewakili daerah menghadiri pertemuan Gubernur, Bupati dan DPRD seluruh Indonesia di Surabaya. Dalam pertemuan itu, Harto mempersoalkan mekanisme pencairan royalty yang diatur dalam PP. Meski mekanisme pencairan royalty dari Newmont langsung ke rekening kas daerah penerima tidak sesuai dalam PP namun substansinya tidak melanggar dan tidak merugikan daerah lain. Justru jika dipaksakan melalui mekanisme yang diatur dalam PP akan merugikan daerah penerima (Sumbawa) salah satunya pelaksanaan program menjadi terlambat karena dana royalty mengendap di rekening propinsi. Akhirnya royalty sampai saat ini langsung disalurkan ke rekening daerah tanpa melalui propinsi. “Inilah yang saya katakan terobosan atau inovasi, yang perlu juga dilakukan terkait persoalan deviden yang sampai sekarang belum diserahkan Multicapital,” ujarnya. (*)

iklan bapenda