Kejaksaan Belum Tahu Audit DAK KSB Ditolak BPK

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (07/08)

Sugeng Hariadi SH MH, Kajari Sumbawa
Sugeng Hariadi SH MH, Kajari Sumbawa

Kendati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah merilis pernyataan resmi yang menolak permintaan untuk dilakukan audit investigasi kasus DAK bidang Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) senilai Rp 14 milyar, namun hingga kini Kejaksaan Negeri Sumbawa selaku pemohon, belum menerima jawaban resmi secara tertulis. “Kami belum menerima jawaban resmi dari BPK prihal penolakan audit investigasi kasus DAK KSB ini,” kata Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/8).

amdal

Hingga hari ini, lanjut Kajari, pihaknya belum menerima informasi apapun dari BPK baik lisan mampu tulisan pasca dilakukannya ekspos penanganan kasus itu di kantor BPK pertengahan Juli 2014 lalu. Pihaknya hanya menerima informasi sebatas berita koran dan konfirmasi dari wartawan. “Belum ada informasi dari BPK, dan kami tetap menunggu jawaban dari lembaga auditor tersebut,” ucap Kajari. Namun demikian timnya tetap bekerja dan dalam waktu dekat akan melakukan ekspos penanganan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi NTB. Bisa saja nanti, Kejati meminta untuk dilakukan kajian terhadap kasus tersebut secara mendalam.

Sebelumnya diakui Kajari, timnya berangkat ke BPK untuk melakukan ekspos indikasi penyimpangan proyek DAK KSB senilai Rp 14 Miliar sekaligus permintaan dilakukan audit investigasi. Dalam ekspos itu, dijelaskan mengenai perkembangan penyelidikan serta menyodorkan sejumlah dokumen yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena BPK adalah salah satu lembaga yang berwenang selaku auditor Negara yang dapat menghitung besarnya kerugian Negara. “Kejaksaan bukan auditor, sehingga membutuhkan bantuan lembaga lain yang lebih berwenang,” cetusnya.

Baca Juga  Danrem 162/WB dan Kapolda NTB Gelar Baksos Bantu Sesama

Sebelumnya Kasubag Humas dan Hukum BPK RI Perwakilan NTB, Jayusman SH di salah satu media regional menyatakan bahwa BPK tidak bisa memenuhi permintaan audit kasus DAK KSB dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke audit investigasi. Setelah ditelaah oleh auditor, berkas yang disodorkan kejaksaan tidak dapat dijadikan dasar untuk audit investigasi, apalagi untuk menentukan nilai kerugian negara.

Menurut Jayusman, dari pemaparan pihak Kejaksaan tentang indikasi tindak pidana dalam kasus DAK KSB yang merugikan kerugian negara, pihaknya tidak sependapat. Sebab tidak ada bukti konkrit yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kasus itu bisa ditindaklanjuti ke audit investigasi, kemudian dilakukan perhitungan kerugian negara. Data yang diserahkan kejaksaan masih bersifat normatif belum substantif ke arah penyimpangan. Jika memang akan ditindaklanjuti ke tahap audit investigasi, setidaknya syarat teknis harus terpenuhi adalah bukti adanya kerugian negara, di samping kasus itu benar-benar menyangkut hajat hidup orang banyak yang sekaligus dirugikan.

Pada prinsipnya, saat ekspose ada perbedaan persepsi. Kejaksaan dengan sudut pandang penegakan hukum, sementara pihaknya dari sudut pandang auditor dengan prosedur yang sudah diatur sesuai ketentuan BPK. Lebih tekhnis dijelaskannya, kejaksaan saat ekspos itu menyebut ada penyalahgunaan kerugian negara yang dilakukan oknum tertentu. Karena menyalahgunakan keuangan negara, berarti ada kerugian yang timbul, sehingga muaranya pada tindak pidana korupsi. “Dari sudut pandang kami sebagai auditor, kasus itu disimpulkan sebagai kesalahan administrasi,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda