Ferdyan: Pidana Murni, Terus Diproses

oleh -28 views

Kasus Pengrusakan Fasilitas DPRD Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (07/08)

DPRD

demo polisi 2Wakapolres Sumbawa, Komisaris Polisi (Kompol) Ferdyan Indra Fahmi S.IK menegaskan bahwa kasus pengrusakan fasilitas DPRD Sumbawa yang dilakukan oknum mahasiswa saat menggelar aksi demo beberapa bulan lalu, bukan delik aduan, melainkan tindak pidana murni. Dalam menangani kasus itu, pihaknya menerima laporan secara tertulis dari Sekretariat DPRD Sumbawa dan sudah berproses sejak beberapa bulan lalu dan telah menetapkan oknum mahasiswa tersebut sebagai tersangka. “Perbuatan anarkisme dalam menyampaikan pendapat di depan umum itu telah melanggar ketentuan UU, dan telah masuk ranah pidana. Saya kira rekan-rekan mahasiswa pun memiliki keinginan yang sama untuk menegakkan hukum. Hanya saja kebetulan yang menimpa itu adalah dari rekan kalian,” kata Kompol Ferdyan yang didampingi Kasat Reskrim AKP Erwan Yudha Perkasa SH dan Kasat Intel IPTU M Hatta S.IP saat menerima puluhan mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa Pergerakan Sumbawa yang menggelar aksi demo mendesak polisi menghentikan proses hukum kasus pengrusakan yang menimpa rekan mereka.

Menurut Kompol Ferdyan, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan ditindak karena semua sama di hadapan hukum. “Jangankan masyarakat biasa, polisi pun jika melakukan pelanggaran hukum akan diproses,” tegas Wakapolres.

Ia berharap mahasiswa dapat mengawal proses hukum kasus ini agar berjalan sesuai prosedur dan tidak ada rekayasa. Ketika ada rekayasa dalam penanganannya, Ia berjanji akan menindak tegas penyidiknya, namun sebaliknya ketika memenuhi unsure perbuatan melawan hukumnya, mahasiswa harus dapat menghargai dan menghormatinya.

Baca Juga  BNNK dan Bawaslu Sumbawa Teken MoU, Puluhan Panwascam Ditest Urine  

Terhadap tuntutan mahasiswa agar kasusnya dihentikan, Kompol Ferdyan menyatakan pihaknya harus mengacu pada aturan atau acuan yang tertuang di dalam KUHAP. “Kita akan lihat kalau sesuai KUHAP kita hentikan proses, kalau tidak kami lanjutkan apalagi prosesnya sudah berjalan cukup lama,” tandasnya.

Menjawab orasi mahasiswa jika aksi anarkis itu dilakukan karena kesal dengan anggota DPRD yang tidak pernah menemui dan mengakomodir aspirasi mereka, Kompol Ferdyan mengatakan, bahwa kekecewaan itu tidak harus menghalalkan segala cara. Terlebih lagi kantor DPRD yang dirusak dibangun dari uang rakyat. “Saya tanya apakah perbuatan anarkis

boleh dilakukan atau tidak, melanggar aturan atau tidak ? jika jawaban kita sama saya mohon rekan-rekan mendukung langkah polisi untuk menuntaskan proses hukum kasus ini. Apalagi selama ini mahasiswa selalu menjadi yang terdepan dalam mengawal undang-undang. Jadi marilah kita sama-sama mengawalnya,” ajak Wakapolres, seraya meminta mahasiswa untuk tidak memaksa polisi membiarkan sesuatu yang dilarang UU. Sebab ketika melakukan pembiaran, akan menjadi preseden buruk dan aksi anarkis akan terjadi lagi. “Salurkan aspirasi dengan cara santun dan beretika,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

 

DPRD DPRD