Jika Koalisi Merah Putih Diparmanenkan
Sumbawa Besar, SR (10/07)
Resmi ditetapkannya revisi UU MD3, membuat dinamika di DPRD Sumbawa semakin hangat, bergeliat dan bergairah. Pasalnya, semua anggota memiliki hak menjadi penentu bahkan berpeluang menjadi pimpinan dewan. Beberapa nama yang dijagokan untuk menduduki jabatan Ketua DPRD Sumbawa, muncul di permukaan. Di antaranya Lalu Budi Suryata SP (PDIP) yang sudah lama digadang-gadang, Drs Arahman Alamudy–politisi gaek yang memiliki segudang pengalaman di parlemen (Golkar), Kamaluddin ST M.Si (PPP) politisi santun dan tenang, H Ilham Mustami S.Ag (Hanura) caleg peraih suara terbanyak di NTB, dan Syamsul Fikri S.Ag M.Si (Demokrat) figur tegas, cerdas dan vokal. Namun yang lebih berpeluang adalah Drs Arahman Alamudy SH M.Si. Selain sudah pernah menduduki jabatan pimpinan dewan, Abi Mang—akrab Ia disapa, adalah politisi senior, dituakan dan berwibawa. Terlebih lagi Abi Mang memiliki kekuatan partai dan koalisi di parlemen. Yang paling mendukung adalah koalisi Pilpres atau yang populer disebut Koalisi Merah Putih. Jika Koalisi Merah Putih—pendukung Prabowo-Hatta dipermanenkan hingga tingkat kabupaten termasuk di parlemen, maka Abi Mang dengan bebas melenggang ke kursi ketua DPRD. Bayangkan Koalisi Merah Putih merupakan gabungan dari Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PKS dan PBB. Dengan 7 partai ini, total kursi di DPRD sebanyak 29 dari 45 kursi yang ada. Sisanya 16 kursi berasal dari PDIP, Hanura dan Nasdem. Jika tiga partai ini membentuk faksi sendiri, dipastikan PDIP, Hanura dan Nasdem, tidak akan mendapatkan jatah kue kekuasaan di pimpinan maupun komisi, kecuali jika Koalisi Merah Putih berbaik hati memberikan jabatan ‘hiburan’ yakni Ketua Baleg dan Badan Kehormatan (BK) kepada dua di antara tiga partai tersebut.
Untuk diketahui UU MD3 itu juga mengatur pimpinan DPR termasuk alat kelengkapan dewan nanti akan dipilih langsung secara paket. Ini memberikan peluang Koalisi Merah Putih untuk menyapu bersih semua jabatan baik pimpinan maupun komisi di DPRD Sumbawa. Hasil telisik Tim Litbang SR, figure Koalisi Merah Putih yang layak diajukan satu paket untuk pimpinan DPRD Sumbawa adalah Drs Arahman Alamudy SH M.Si (Ketua), Kamaluddin ST M.Si (wakil ketua), Syamsul Fikri S.Ag M.Si (wakil ketua) dan Andi Rusni SE (wakil ketua), serta beberapa ketua komisi dari PAN, PKS, dan PBB.
Namun strategi koalisi ini bisa saja tidak dipakai jika sejumlah partai gabungan koalisi ini bersikap arif dan bijaksana, ketika PDIP, Hanura, Nasdem, dan PKPI ingin melebur. Bisa jadi komposisi pimpinan seperti direncanakan sebelumnya yakni Golkar, PDIP, PPP dan Hanura, tetap dipertahankan. Tapi hanya terjadi pergeseran dengan menempatkan figur Golkar sebagai ketua DPRD Sumbawa.
Ketua Golkar Sumbawa, Drs Arahman Alamudy yang dimintai tanggapannya, Rabu (9/7), tidak menampik strategi Koalisi Merah Putih menjadi solusi sebab salah satu cara komunikasi politik antar partai. Apalagi komunikasi ini sudah sangat mantap sejak meleburkan diri mendukung pasangan Pilpres, Prabowo—Hatta. Namun Ia lebih menginginkan koalisi ini solusi alternatif, dan lebih menginginkan dalam memilih pimpinan DPRD melalui musyawarah dan mufakat tanpa ada friksi-friksi. “Kita galang kebersamaan, karena semua memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana lembaga DPRD ini lebih kompak dan berkualitas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” cetusnya.
Meski demikian kata Abi Mang—sapaan singkatnya, sikap Golkar nanti akan ditentukan oleh kebijakan partai. Jika memang diinstruksikan agar Koalisi Merah Putih dipermanenkan hingga parlemen di daerah, pihaknya siap melaksanakannya.
Ketua DPC Gerindra Sumbawa, H Irwan Rahadi ST sependapat dengan Ketua Golkar. Partainya ungkap H Iwan—akrab Caleg Propinsi NTB terpilih ini disapa, akan menunggu rujukan dewan pimpinan pusat. Dia mengakui ada kecenderungan jika Koalisi Merah Putih dipermanenkan hingga ke tingkat kabupaten, yang tentunya memberikan peluang bagi partai diinternal koalisi untuk membangun komunikasi dalam melirik jabatan pimpinan dan ketua komisi di DPRD Sumbawa. “Saya rasa koalisi ini menjadi solusi yg paling bagus, karena komposisi kursi koalisi di DPRD cukup signifikan, bahkan dapat menghantarkan salah satu kader koalisi untuk menduduki jabatan ketua DPRD Sumbawa,” kata Haji Iwan.
Untuk diketahui, lanjutnya, hajat dari UU MD3 itu memberi peluang kepada setiap anggota DPRD untuk menentukan siapa pimpinannya. Konsekuensinya akan terbangun komunikasi atau lobi politik, yang salah satu wujudnya adalah Koalisi Merah Putih. “Kita tunggu instruksi DPP, yang jelas harapan kita dengan terjalinnya koalisi di tingkat pusat menjadi permanen sampai ke tingkat bawah,” harapnya.
Sementara Ketua DPC PPP Sumbawa, Kamaluddin ST M.Si, menilai Koalisi Merah Putih menjadi solusi terakhir, dan berharap dapat dibangun kebersamaan semua partai melalui musyawarah mufakat. Hal ini untuk menghindari adanya faksi yang dapat menimbulkan gesekan di lembaga yang akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat. Memang diakui Kamal, secara matematis komposisi kursi partai Koalisi Merah Putih lebih dominan dibandingkan partai di luar koalisi tersebut. Dan dia juga mengakui kekompakan partai yang bernaung di dalam Koalisi Merah Putih sudah sangat terjaga dan hal ini sangat penting serta menjadi modal politik dalam membangun kebersamaan. Namun sangat arif, jika semua partai melebur dalam satu koalisi, membangun kebersamaan untuk menentukan pimpinan sehingga melahirkan figur yang mampu mengayomi anggota dan membawa lembaga DPRD tersebut ke arah yang lebih baik dan menjadi mitra yang harmonis dengan eksekutif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbawa. (*)
