Rekonstruksi Bappeda dan Satpol PP Tunggu Deviden Newmont

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (27/07)

Sambirang Ahmadi s.Ag M.Si dan H Ilham Mustami S.Ag
Sambirang Ahmadi s.Ag M.Si dan H Ilham Mustami S.Ag

Sejumlah bangunan milik pemerintah yang berada di belakang bangunan Kantor Bupati Sumbawa termasuk lapangan tenis akan direkonstruksi. Beberapa di antaranya akan dijadikan kantor Bappeda, dan kantor lama akan ditempati sebagai markas Satpol PP. Sementara markas Satpol PP yang ada sekarang akan dirobohkan untuk dirubah menjadi taman atau ruang terbuka sehingga kondisi Kantor Bupati akan tertata lebih asri, indah dan apik. Rencana tersebut telah dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa bersama TAPD pada pembahasan APBD-P 2014 belum lama ini. Banggar telah menyetujui anggaran rekontruksi tersebut yang diawali dengan pembuatan DED pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 400 juta. Pertimbangannya karena beberapa bangunan kantor yang berada di belakang terlihat kumuh, bahkan parkir tidak tertata dan terlihat semrawut. Hal ini diungkapkan Anggota Banggar yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si, Minggu (27/7).

Namun menurut Sambirang—akrab politisi PKS ini disapa, rencana rekonstruksi tersebut akan terealisasi apabila PT DMB (Daerah Maju Bersaing) anak perusahaan Bakrie, telah mencairkan deviden Newmont yang menjadi hak daerah Sumbawa. “Dana rekonstruks ini bersumber dari deviden Newmont, tanpa dana tersebut rencana rekonstruksi tidak akan terwujud. Makanya cacatan kami pada item proyek itu masih tanda bintang (*),” kata Sambirang.

Sejauh ini deviden newmont yang menjadi hak daerah Sumbawa yang belum dibayarkan PT DMB selama tiga berjalan mencapai Rp 19,2 miliar. Berdasarkan perjanjian, PT DMB harus menyerahkan deviden kepada Kabupaten Sumbawa Rp 6,4 setiap tahun ada maupun tidak adanya produksi.

Baca Juga  Sekber Relawan Jokowi NTB Deklarasikan Dwi Tunggal Jokowi-TGB

Karenanya Banggar telah mendesak Pemda untuk intensif melakukan penagihan deviden dimaksud karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan bagi kepentingan publik. (Gaj)

iklan bapenda