Saksi Ahli BPKP Diperiksa Hakim Tipikor

oleh -0 views
bankntb

Sidang Kasus PNPM Empang

Sumbawa Besar, SR (16/07)

amdal

Sidang kelima kasus dugaan tindak pidana korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Sumbawa, digelar Senin (14/7) kemarin.

Sidang di Pengadilan Tipikor Mataram yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr Sutarno SH MH, kali ini meminta keterangan, Ngatno SE saksi ahli dari BPKP NTB terkait dengan hasil audit bahwa kerugian Negara mencapai Rp 726 juta lebih.

Di hadapan terdakwa terdakwa HA S.Sos (31) selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNMP-MP Empang yang didampingi pengacaranya Kamil Takwim SH serta Tim JPU di bawah koordinator Kasi Pidum Kejari Sumbawa Iwan Kurniawan SH, saksi ahli ini mengemukakan tentang laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan atas penggunaan dana PNPM-MP Empang. Dalam melakukan audit selama 10 hari telah ditemukan adanya dugaan kerugian negara sebagaimana didakwakan JPU. Menjawab pertanyaan pengacara terdakwa yang mempersoalkan tidak adanya tandatangan terdakwa pada LHP BPKP-NTB itu, Ngatno SE mengakuinya. Saksi ahki ini mengaku telah berupaya mencari terdakwa tetapi tidak ketemu. Sementara tiga saksi lainnya yakni Devi Sumarna Ketua KSPP Sepang Desa Empang Atas dan Lis Yuniati serta Aini Fauziah Ketua KSPP Merpati Putih Empang, tidak dapat menghadiri persidangan di Tipikor Mataram, sehingga tim JPU hanya membacakan BAP para saksi tersebut. Lagi-lagi pengacara terdakwa memberikan tanggapan dan meminta majelis hakim tidak mempertimbangkan kesaksian melalui BAP karena tidak disumpah sesuai ketentuan pasal 162 KUHAP.

Baca Juga  Telisik Pungutan Bansos, Polisi Mulai Jamah Kelompok Ternak

Ditemui usai sidang, Wim SH—akrab pengacara itu disapa, menilai pemeriksaan tim BPKP terhadap adanya kerugian Negara, tidak dilakukan secara obyektif. “Pada sidang mendatang, kami akan melakukan pembuktian terbalik dengan mengajukan sejumlah bukti dokumen,” ujarnya.

Seperti diberitakan, dakwaan tim JPU kasus PNPM-MP Empang itu terjadi pada kurun waktu 2009 – 2012 lalu. Bantuan dana dari APBN maupun APBD bernilai miliaran rupiah itu sebagian besar diberikan dan disalurkan untuk keperluan bagi puluhan kelompok simpan pinjam perempuan (KSPP) yang tersebar di belasan desa dalam wilayah Kecamatan Empang. Namun oleh terdakwa setoran dari KSPP itu ternyata tidak disetorkan ke kas PNPM-MP justru digunakan untuk menutupi penyimpangan yang terjadi dengan membuat pembukuan pinjaman bergulir fiktif sebanyak 18 kelompok dan tercatat dalam buku kas pinjaman SPP mencapai Rp 726.500.000. Atas perbuatannya Tim JPU mendakwa terdakwa dengan pasal 2 (1), pasal 3 dan 8 jo pasal 18 (1) sub a dan b ayat (2) dan (3) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.(*)

iklan bapenda