Perda Sumbawa LPJ TA 2013 Ditetapkan

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (11/07)

Wabup Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan
Wabup Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2013 telah disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan itu ditetapkan bersamaan dengan penyampaian pendapat akhir terhadap Ranperda LPJ 2013 oleh Bupati Sumbawa dalam Sidang Paripurna di DPRD Sumbawa yang dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, H Farhan Bulkiyah SP didampingi Wakil Ketua, H Mustami H Hamzah B.Sc SH, dan H A Rakhman HMS SPd, serta dihadiri segenap anggota DPRD maupun jajaran FKPD dan SKPD.

Dalam kesempatan itu Bupati Sumbawa yang diwakili Wakil Bupati, Drs H Arasy Muhkan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Pansus dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Selama ini ungkap H An—sapaan akrabnya, pembahasan Raperda berjalan dinamis, penuh semangat dan kerja keras meski di tengah suasana ibadah puasa. Hal ini tidak terlepas dari keinginan semua pihak untuk berbuat yang terbaik guna mewujudkan masyarakat Sumbawa yang adil, makmur dan sejahtera. “Semoga semangat, kerja keras dan keikhlasan dalam menjalani seluruh proses ini dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT,” ucapnya.

Mencermati Pendapat Badan Anggaran dan Pendapat Gabungan Pansus mengenai proporsi anggaran dan realisasi belanja, H An menyatakan, akan diupayakan seoptimal mungkin sesuai rencana yang telah disetujui dan ditetapkan bersama untuk pelaksanaan APBD pada tahun-tahun mendatang.

Baca Juga  Otda Spirit untuk Kesejahteraan Rakyat

Hal ini dapat terwujud apabila terjadi efisiensi dan alokasi yang tepat dari APBD. Karenanya, pemerintah daerah akan melakukan efisiensi dan evaluasi terhadap alokasi Belanja Tidak Langsung khususnya Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai, untuk dialokasikan pada Belanja Langsung yaitu belanja modal untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan masyarakat. “Harus ada komitmen bersama dalam mewujudkannya,” ajak Wabup.

Kemudian terhadap beberapa SKPD yang belum memenuhi target realisasi pendapatan sesuai rencana, diminta segera melakukan terobosan-terobosan baru baik taktis maupun strategis dan mengambil langkah inovatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka membiayai program/kegiatan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara mengenai pembangunan yang terjadi pada Tahun 2013 yang disentil Badan Anggaran dan Gabungan Pansus, akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD pada Tahun Anggaran 2014 dan tahun-tahun mendatang. Karena itu H An meminta semua SKPD untuk menyikapi dan menindaklanjuti semua persoalan tersebut dan mengambil langkah penyempurnaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya.

Disamping itu sambungnya, sangat diharapkan kerjasama dan peran DPRD yang lebih efektif lagi khususnya dalam hal pengawasan agar dapat dilakukan pada saat proses pembangunan yang sedang dilaksanakan, sehingga tindakan-tindakan korektif segera dapat dilakukan.

Baca Juga  KPU Sumbawa Hanya Butuh SK Pemberhentian

Pada kesempatan itu, H An juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD terhadap opini WTP yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas LKPD Tahun Anggaran 2013 dari BPK RI untuk kedua kalinya.

Opini ini menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dalam pengelolaan keuangan mengingat tantangan ke depan semakin kompleks dengan berlakunya kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrual sebagai pengganti basis kas menuju akrual pada Tahun Anggaran 2015.

Demikian terhadap usul, saran, catatan dan harapan serta kritik konstruktif yang berkembang selama proses pembahasan, akan menjadi point penting bagi pemerintah daerah yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan publik untuk diimplementasikan pada tahun-tahun berikutnya. “Kami harap semangat kemitraan antara eksekutif dan DPRD dapat terus dibina dan tingkatkan di masa mendatang,” pintanya.

Penghargaan dan apresiasi kepada lembaga patut disampaikan atas semua proses yang sudah berjalan dengan baik, khususnya atas persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Penghargaan yang diucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa, atas dukungan dan partisipasinya baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan pembangunan.  (*)

 

iklan bapenda