Jaksa Paparkan Kasus DAK KSB di BPK

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (11/07)

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH
Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH

Permintaan Kejaksaan Negeri Sumbawa dilakukannya audit investigasi terhadap dugaan dugaan raibnya DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebesar Rp 14 miliar, direspon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.

amdal

BPK pun meminta Tim Kejaksaan untuk melakukan ekspos langsung tentang perkembangan proses penyelidikan yang dilakukan selama kasus itu ditangani. Hal tersebut dibuktikan dengan keberangkatan tim yang dipimpin langsung Kajari Sumbawa, Kamis (10/7). “Rencananya ekspos di BPK dilakukan Jumat besok (hari ini, Red). Ini jawaban dari surat yang kami layangkan beberapa waktu yang lalu,” kata Kajari Sugeng Hariadi SH MH yang ditemui sesaat sebelum bertolak ke Mataram, kemarin.

Setelah ekspos ini, Kajari mengaku belum mengetahui apa langkah selanjutnya dari pihak BPK. Namun biasanya setelah proses ekspose ini, BPK meminta data terkait kasus yang diajukan untuk diaudit yang kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan. “Audit investigasi ini untuk membuat kasus ini menjadi terang-benderang dan memastikan ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan,” tukasnya.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri Sumbawa bersurat ke BPK Perwakilan NTB. Surat bernomor B/220/P.2.13/Fd.1/06/2014 ini untuk meminta bantuan ahli dan melakukan audit investigasi program DAK senilai Rp 14 miliar.

Sebelumnya tim penyidik kejaksaan sempat melakukan konsultasi ke lembaga tersebut untuk mengetahui proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana DAK. Selain itu tim juga bertolak ke Jakarta mendatangi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk berkonsultasi dan mendiskusikan mengenai juklak dan juknis serta system penganggaran dana DAK yang notabene dialokasikan dua kementerian itu.

Baca Juga  Kenaikan Pangkat dan Drama Kolosal Warnai HUT TNI

Sejauh ini, kejaksaan sudah meminta keterangan sekitar 11 orang di antaranya Sekda KSB Musyafirin yang saat itu menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KSB, Kabid di DPKA KSB Suhadi, Kepala Dinas Pendidikan KSB Mukhlis, Mantan Kepala Dinas Pendidikan KSB Nurdin Nur, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Sri Ayu Idayani, Ketua Komisi I DPRD KSB, M Tamzil dan Sekretaris Komisi, Sudarli. (*)

iklan bapenda