Bolos 150 Hari, Guru SMA 1 Orong Telu Bakal Dipecat

oleh -16 views
SMAN 1 Orong Telu
bankntb

Sumbawa Besar, SR (04/07)

Guru dan siswa SMA 1 Ortel, makan bersama
Guru dan siswa SMA 1 Ortel, makan bersama

SS—guru di SMA Negeri 1 Orong Telu bakal melepas baju PNS-nya. Sebab guru mata pelajaran sejarah ini bolos selama 150 hari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika selama 46 hari tidak masuk maka pegawai bersangkutan bisa dikenakan hukuman berat atau pemecatan.

Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) SMA/SMK Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Drs M Taufik, menyebutkan jumlah ketidakhadiran oknum guru itu telah melampaui ketentuan PP 53 Tahun 2010. Parahnya lagi ketidakhadiran SS ini tidak dikuatkan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang ditunjuk oleh pemerintah. ‘’Dia menunjukkan keterangan sakit biasa dari dokter yang tidak ditunjuk oleh pemerintah. Dalam surat itu sakitnya sampai 3 bulan, padahal surat keterangan sakit dari dokter, tidak masuknya hanya sampai tiga hari. Surat keterangan itu, perlu dipertanyakan,’’ ujarnya.

Terkait hal itu terang Taufik, untuk sementara gajinya ditahan oleh bendahara sekolah, sambil menunggu hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) dari Inspektorat dengan BKPP Kabupaten Sumbawa. Jika hasil Riksus, SS dinyatakan tidak bersalah, maka gajinya bisa diberikan kembali. Tapi, jika dia bersalah maka gajinya dikembalikan ke kas daerah dan jabatannya sebagai PNS pun terancam dicopot. ‘’Kalau gajinya diberikan, nanti guru-guru yang rajin protes. Dia sempat mengambil gajinya di tiga bulan pertama ketidak-hadirannya. Begitu kami dapat laporannya dari pihak sekolah, langsung kami sarankan supaya gajinya ditahan sementara,’’ kata Taufik.

Baca Juga  LPA Sumbawa Kutuk Oknum PNS Pencabul Anak

Untuk diketahui, SS merupakan Guru Sejarah di SMA Orong Telu yang dilaporkan tidak pernah masuk mengajar sejak Agustus 2013 lalu. Akibatnya, gajinya sebagai PNS juga ditahan sejak November 2013. Alasan utamanya karena dia tidak pernah masuk sekolah. Sedangkan surat keterangan sakit yang disampaikan kepada pihak sekolah hanya bersifat surat sakit biasa.

Komisi IV DPRD Sumbawa, berharap Dinas Diknas dan Inspektorat memberikan SS kesempatan membuktikan dirinya tengah menderita sakit keras dengan melengkapi surat keterangan analisis tim dokter atas penyakit yang tengah dideritanya. “Kami minta ada perlakuan khusus bukan hanya melihat secara aturan namun juga harus ada pertimbangan kemanusiaan. Guru itu memang sedang sakit parah namun karena berada di daerah terpencil dan jauh dari pelayanan kesehatan sehingga belum sempat melampirkan surat keterangan hasil analisisis tim dokter ke sekolah sebagai alasan tidak masuk mengajar selama hampir setahun,” tandas Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si. (*)

iklan bapenda