Newmont Diduga Terlibat Politik

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Barat, SR (03/07)

Belum tuntas persoalan yang satu, kembali PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dibelit persoalan lain. Tidak jauh dari skandal dugaan keterlibatan oknum pejabat Newmont dalam bisnis jual beli scrap (limbah) tanpa prosedur lelang tersebut, belakangan management  PTNNT dituding terlibat dalam pembiayaan caleg pada Pemilu Legislatif, April lalu.

amdal

Tudingan tersebut terkuak setelah General Supervisor SR Newmont, Kris Kardi menerbitkan surat penunjukan pemenang pembeli sedikitnya 7500 ton pipa HDPE dan 8000 ton karet Konveyor kepada PT Janur Panca Putri perusahaan lokal setempat. ‘’Wajar saya minta tolong dengan mereka (management Newmont). Selama ini saya bekerja dan berkontribusi. Saya sudah koordinasi dengan H Syarafuddin Djarot dan Rahmat Makasau, makanya saya  cari pembeli pipa itu,’’ cetus Kris Kardi dihadapan sejumlah wartawan belum lama ini.

Kardi demikian akrab ia disapa mengaku, surat itu ia keluarkan atas koordinasi dan persetujuan dua pejabat Newmont tersebut. Dana itu ia butuhkan untuk kepentingan kampanye caleg dan partai. Bahkan ketika ditanya soal legalitas surat penunjukkan tersebut, Kardi yang juga Caleg terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) daerah pemilihan III Jereweh, Maluk-Sekongkang menantang Newmont untuk memecatnya. ‘’Jika surat itu tidak benar, kenapa Newmont tidak memecat saya,’’ tantang Kardi.

Sebelumnya, M Saleh–Komisaris PT Janur Panca Putri mengakui didatangi Kris Kardi sekitar dua minggu sebelum pemilu legislatif berlangsung. Kris meminta bantuan dana DP pipa HDPE sambil menunjukkan surat penunjukkan pemenang tersebut. ‘’Ketika itu dia (Kris) mengaku butuh dana untuk kampanye. Makanya dia jual pipa ini. Tapi saya belum percaya dulu, dan saya minta Kris bertemu dengan H Syarifuddin Jarot untuk memastikan bisa mendapatkan pembelian pipa HDPE itu,’’ terangnya.

Baca Juga  Gubernur dan Wagub NTB Launching JPS Gemilang

Malam sekitar 9 Maret, M Saleh mengaku mendatangi Manager Eksternal H Syarifuddin Djarot bersama Kris Kardi beserta seorang sopirnya. ‘’Kami diterima di rumahnya, di Town Site. Di sana Haji Jarot membenarkan bahwa ada pipa HDPE sebanyak 7500 ton dan karet konveyor 8000 ton. Lantas H Jarot mengatakan siap mengatur proses itu,’’ beber Saleh.

Akhirnya, pada 11 Maret merujuk dari pertemuan dengan H Jarot, ia memberikan DP pembelian HDPE sebesar Rp 100 juta. Selanjutnya 5 April 2014, Kris Kardi kembali meminta tambahan dana DP sebesar Rp 55 juta. ‘’Dua puluh juta diberikan untuk pembayaran artis pada saat kampanye PDI-P yang dihadiri ketua PDI-P, Rahmat Hidayat, persis di rumah Suryati yang juga Caleg PDI-P,’’ ujar Saleh lagi.

Demikian dengan H Jarot ketika di konfirmasi seputar tudingan tersebut, membantah dengan tegas seluruh tuduhan tersebut. Jarot berulang kali mengatakan, Newmont tidak terlibat dalam penunjukkan pemenang scrap tanpa tender. Ia bahkan mengatakan, telah memanggil Kris Kardi. Kepadanya Kris mengaku tidak mengetahui surat tersebut dan dibuat orang lain bukan Kris.

Ditanya soal rekaman suara yang berisi pengakuan Kris Kardi soal persetujuan dirinya dalam penjualan scrap untuk mendukung kampanye pencalegannya, Jarot langsung menyebut rekaman itu rekaman bohong. ‘’Itu rekaman bohong, tidak ada persetujuan atau keterlibatan Pak Rahmat Makasau. Itu masalah pribadi Kris Kardi sendiri,’’ tegas Jarot.

Baca Juga  ACT DIY Kirim Bantuan 7 Truk Kemanusiaan Tahap II untuk Lombok

Sementara itu, Senior Manager Eksternal Relation NNT, Rahmat Makasau, saat di konfirmasi via SMS, menyatakan tidak ada penjualan scrap saat ini, jika nantinya ada maka akan dilelang sesuai prosedur. “Prosedur lelang jelas dan hanya dilakukan oleh departemen SCM, saya tidak bisa intervensi itu,” aku Rahmat Makasau.

Kemudian menyangkut soal tuduhan PTNNT terlibat dalam pembiayaan salah satu Caleg pada Pileg 9 April 2014, Rahmat menandaskan dalam politik posisi PTNNT selalu bersikap netral. Di bagian lain, dugaan keterlibatan Newmont dalam partai politik atau caleg tertentu ditanggapi Jaringan LSM dan tokoh muda Seteluk, Kamaruddin. Ia meminta indikasi keterlibatan perusahaan asing dalam perpolitikan nasional harus diusut. “Ini sangatlah berbahaya bagi kelangsungan ketahanan nasional. Jangan sampai infiltrasi asing akan merusak segala sendi kehidupan berdemokrasi, bangsa dan bernegara kita. Saya mendesak aparat penegak hukum menginvestigasi ini,’’ pungkasnya. (*)

iklan bapenda