Sumbawa Besar, SR (21/06)
Proses tender proyek miliar rupiah yang berada di 10 SKPD lingkup Kabupaten Sumbawa bakal molor. Kondisi ini diindikasikan akan menjadi masalah, mengingat waktu yang ada untuk pelaksanaan proyek yang dibiayai APBD Sumbawa Tahun 2014 ini sudah sangat mepet. Bakal molornya proses tender ini, ternyata karena 10 SKPD “besar” ini belum menyampaikan dokumen tender proyek ke Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (APP) Setda Sumbawa yang mengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Hal ini diakui Kepala Bagian APP setempat, Wirawan S.Si MT, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/6). Ia menyebutkan, 10 SKPD dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebanyak 1 paket dengan total anggaran Rp 480 juta, Dinas Pendidikan Nasional (Dinas Diknas) dengan total anggaran Rp 5.266.965.000 (5,2 M), Dinas Kesehatan Rp 950 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 800 juta, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Rp 2.582.485.366,00 (2,5 M). Kemudian Sekretariat DPRD Sumbawa Rp 785 juta, Sekretariat Daerah Rp 4.504.950.000.00 (4,5 M), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rp 2.797.838.820 (2,7 M), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Rp 3.609.544.200.00 (3,6 M), dan terakhir Dinas Peternakan Rp 14.198.975.000.00 (14,1 M) sekaligus yang terbesar di antara SKPD lainnya. “Sampai hari ini kami belum menerima dokumen lelang dari SKPD penanggungjawab kegiatan,” aku Wirawan—akrab birokrat muda yang enerjik ini disapa.
Untuk diketahui, keseluruhan paket proyek Tahun 2014 sebanyak 112 paket dengan nilai Rp 152.360.368.616 (152,3 miliar). Dari seratusan paket tersebut yang sudah selesai dilelang baru 44 paket atau 39,29 persen, dengan serapan anggaran Rp 96.256.707.030 atau 63,18 persen dari total pagu anggaran, dan sisa tender Rp 8.268.019.254 atau 5,43 persen.
Jumlah paket anggaran yang sedang dilelang lanjut Wirawan, sebanyak 16 paket atau 14,29 persen dengan pagu anggaran Rp 9.220.221.400 atau 6,05 persen. Jumlah paket pekerjaan dalam tahap penyusunan pengadaan oleh Pokja ULP sebanyak 16 paket dengan pagu anggaran Rp 10.905.181.800.
Dengan belum disampaikannya dokumen lelang oleh SKPD, menurut Wirawan, pasti merugikan masyarakat dan pemerintah. Sebab dengan mepetnya waktu pengerjaan proyek, tidak akan menjamin kualitas pekerjaan,” tandasnya.
Karenanya semakin cepat dilaksanakannya proses tender, akan memberikan ruang yang cukup bagi rekanan untuk mengerjakan proyek. Sekarang ini proses tender belum dilakukan padahal untuk proses tersebut membutuhkan waktu paling lama 45 hari, belum lagi ditambah masa penentuan pemenang. Dengan kondisi tersebut proyek baru bisa dikerjakan paling cepat awal September. Tentunya sisa waktu 3 bulan dirasakan sangat singkat, belum lagi menemui hambatan di jalan, misalnya musim hujan.
Wirawan mengaku Bupati telah menekankan dan mewanti-wanti SKPD tersebut untuk segera menyerahkan dokumen tendernya. Penekanan ini disampaikan agar pelaksanaan proyek akan selesai tepat waktu dengan kualitas yang terjamin. (*)
