Kasus Rekening Listrik Pasar Utan Diselidiki Polisi

oleh -2 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (30/06)

Kasat Reskrim, Erwin Yudha Perkasa SH
Kasat Reskrim, Erwin Yudha Perkasa SH

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa mulai menyelidiki pengaduan dugaan penggelapan dana rekening listrik dan air bersih Pasar Utan. Sebelumnya pengaduan itu dilayangkan Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan (Kapuli) Kecamatan Utan yang dilampirkan dengan fotocopy dokumen rincian anggaran langsung SPKD, struk pembayaran tagihan listrik, dan surat pernyataan masyarakat dan pedagang yang tergabung dalam Forum Pasar Utan.

amdal

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Erwan Yudha Perkasa SH, Sabtu (28/6) mengakui telah menerima laporan tersebut dan tengah dipelajari untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam laporan itu para pedagang melalui organisasi “Kapuli” mempertanyakan uang rekening listrik dan pembayaran air bersih selama lebih kurang 20 tahun. Sebab para pedagang baru mengetahui jika anggaran penerangan pasar dan air bersih tersebut telah ditetapkan dan dianggarkan Pemda Sumbawa. Sementara setiap bulannya para pedagang dibebankan untuk menanggung pembayaran listrik dan air bersih. “Ini yang akan kami selidiki untuk mengungkap kebenarannya,” kata Erwan—akrab perwira muda ini disapa.

Sementara itu Ketua Kapuli, Muslim Hasan didampingi Ketua Forum Pasar Utan, Sabaruddin, dalam surat pengaduannya meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sebagai upaya untuk mengamankan keuangan Negara. Pasalnya dugaan penggelapan dana pemerintah tersebut merugikan pedagang pasar setempat.

Pembayaran rekening listrik dan air bersih di Pasar Utan yang dibebankan kepada para pedagang, ungkap Muslim Hasan, atas instruksi oknum Diskoperindag Sumbawa. Padahal dalam rincian anggaran belanja langsung dari SKPD terkait menyebutkan biaya jasa air PDAM yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 720 ribu per tahun atau Rp 60 ribu per bulan. Demikian dengan biaya jasa listrik pada 12 pasar yang dikelola Diskoperindag mencapai Rp 21 juta per tahun. “Praktek ini sudah berlangsung lebih kurang 20 tahun,” pungkasnya. (*)

iklan bapenda
Baca Juga  Tidak Lolos Verifikasi, Legislator PBB Tunggu Hasil Gugatan Hukum