LPJ Sumbawa Tahun Anggaran 2013
Sumbawa Besar, SR (27/06)
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa mulai membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2013. Pembahasan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumbawa, Kamis (26/6) ini, dipimpin Wakil Ketua, H Mustami H Hamzah B.Sc SH didampingi Wakil Ketua lainnya, H A Rakhman HMS S.Pd, serta dihadiri Sekretaris DPRD, Drs Abdul Gani Nasbi, Kabag Keuangan Drs Syaruddin, Kabag Risalah Arifuddin ST M.Si, dan seluruh anggota Badan Anggaran DPRD Sumbawa.
Sementara dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipimpin Sekda Sumbawa yang diwakili Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Drs Baharuddin, yang didampingi Kepala Bappeda Sumbawa Ir Iskandar MEC Dev, sejumlah Kabid di Bappeda Sumbawa serta seluruh anggota TAPD dan sejumlah Pimpinan SKPD.
Pimpinan Banggar H Mustami H Hamzah mengatakan pembahasan LPJ ini setiap tahun rutin dilakukan Banggar dan TAPD, untuk melakukan pengkajian terhadap hasil pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya atau Tahun Anggaran 2013. Mustami menyoroti sejumlah persoalan terkait dengan masalah pendapatan dan belanja Tahun 2013.
Terkait pendapatan daerah melalui pajak pada Tahun 2013 lalu, berhasil melampaui target mencapai 112,14 persen, namun pendapatan melalui retribusi daerah tidak mencapai target hanya 92,04 persen. Tentu saja masalah retribusi ini harus ditingkatkan pada tahun anggaran mendatang. Sementara untuk belanja modal, H Mustami mngatakan akan membentuk Pansus guna melakukan evaluasi di lapangan melihat secara langsung hasil realisasinya.
H Mustami juga sempat menyoroti masalah pendapatan transfer pemerintah provinsi baik transfer bagi hasil pajak maupun bagi hasil lainnya, karena dinilai tidak pernah mencapai target.
Keberadaan PDAM Sumbawa juga mendapat sorotan. Dia menilai terlalu banyak kebocoran dalam pengelolaan anggaran sehingga tidak memberikan konstribusi maksimal kepada pemerintah. Demikian dengan penyertaan modal di Bank NTB dan BPR LKP yang tidak memberikan konstribusi maksimal kepada pemerintah daerah.
Karenanya Banggar Dewan merekomendasikan kepada Pansus nantinya untuk memanggil lembaga-lembaga tersebut dalam rangka mengevaluasi penyertaan modal.
Sementara Anggota Banggar, Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si sepakat untuk memanggil Bank NTB guna dilakukan konfirmasi terkait dengan berbagai hal, terutama menyangkut konstribusinya kepada pemerintah daerah. Selama ini, deviden yang diperoleh dari bank tersebut dikembalikan lagi menjadi penyertaan modal, sehingga Kabupaten Sumbawa menjadi pemilik saham terbanyak di bank tersebut, namun tidak memberikan konstribusi maksimal kepada masyarakat Sumbawa.
Sambirang juga menilai Pemda Sumbawa sebagai pemilik saham terbesar di Bank NTB tidak memiliki posisi tawar. “Kami minta Pansus segera mengundang Kepala Bank NTB beserta jajarannya,” desak politisi PKS ini.
Anggota Banggar lainnya Syamsul Fikri S.Ag M.Si dan Burhanuddin Jafar Salam SH, mempertanyakan alokasi Bansos dan Dana Hibah, karena pendistribusiannya tidak diketahui secara pasti. “Kami ingin mengetahui dana itu untuk apa saja,” katanya.
Menanggapi hal itu Kepala DPPK Kabupaten Sumbawa, Drs H Baharuddin, menyatakan, bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sumbawa sejak 2012 berturut-turut mendapatkan WTP. Jika Tahun 2012 BPK memberikan opini WTP dengan catatan, namun pada penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2013 kembali mendapat apresiasi dari BPK dengan predikat WTP tanpa catatan atau WTP murni. “Ini diraih karena pengelolaan keuangan dan penyelenggaran pemerintah sudah berjalan dengan baik,” ucapnya.
Terkait dengan LPJ Tahun Anggaran 2013 ini, Bahar—akrab dia disapa menjelaskan, bahwa dalam LPJ ini terbagi dalam beberapa laporan, di antaranya, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Kemudian terkait dengan pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 realisasi sebesar Rp 955.351.921.410,97, atau sekitar 98,06 persen.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 67.871.443.321,90, pendapatan transfer Rp 886.038.813.096,67 dan pendapatan lain yang sah Rp 1.441.664.994,00.
Selanjutnya untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2013 Rp 944.772.342.097,41, terdiri dari Belanja Operasi Rp 762.691.585.405,41, Belanja Modal Rp 149.289.849.743,00, Belanja Tak Terduga Rp 968.219.500,00 dan transfer sebesar Rp 31.822.687.449,00 sehingga terdapat surplus Rp 10.579.579.313,56.
Secara keluruhan yang berkaitan dengan pendapatan jelas Baharuddin, beberapa komponen yang tidak mencapai 100 persen, tetapi khusus yang berkaitan dengan PAD secara keseluruhan melebihi 100 persen.
Mengenai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan yakni deviden dari PT DMB hingga kini masih belum diterima, dan belum diketahui keadaan terakhir menyusul kondisi PTNNT saat ini.
Kemudian soal realisasi dana Bansos, Bahar mengaku diberikan kepada individu dan lembaga, sementara untuk dana tak terduga didistribusikan untuk penanganan bencana. (*)
