Permohonan Kasasi Pemda Sumbawa Diregistrasi MA

oleh -1 views
Kabag Hukum I Ketut Sumadiartha SH saat menghadapi gugatan hukum di PN Sumbawa
bankntb

Kasus Sengketa Lahan SMAN 4 Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (19/06)

Permohonan Kasasi yang diajukan Pemda Sumbawa sebagai tergugat dua intervensi atau Pemohon Kasasi terkait kasus SMA 4 Sumbawa, telah diterima dan diregistrasi Mahkamah Agung (MA). Hal ini menjadi bukti bahwa memang sampai saat ini belum ada keputusan Kasasi dari MA terkait kasus tersebut. Demikian diungkapkan Kabag Hukum Setda Sumbawa, I Ketut Sumadiarta SH sekaligus membantah pernyataan Kuasa Hukum Penggugat, Indi Suryadi SH bahwa kasus tersebut telah memiliki keputusan hukum yang tetap.

Disampaikan Ketut—akrab pejabat ini disapa, Pemda Sumbawa baru menerima surat pemberitahuan tentang hal itu sesuai dengan surat kepada Tergugat 2 Intervensi dari MA No. 172/PR/V/172/K/TUN/2014 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi Tata Usaha Negara, pada 16 Juni 2014 kemarin.

Dalam surat pemberitahuan ini dijelaskan bahwa perkara Tata Usaha Negara yang dimohonkan pemeriksaan tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 November 2013, No. 145/B/2013/PT.TUN/SBY, telah diterima pada 8 April 2014 dan telah didaftar dengan registrasi No. 172 K/TUN/2014. Surat tersebut ditandatangani oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara, H Ashadi SH. “Pemberitahuan ini menjadi bukti bahwa kasus SMA 4 Sumbawa masih dalam tahap pemeriksaan di MA,” ujarnya.

Di bagian lain Ketut yang didampingi Kasubag Bantuan Hukum Ahmad Muliani SH, menyinggung soal kasus SDN 5 Utan. Menurutnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang menangani perkara ini bersama para pihak (penggugat dan tergugat), telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) dan hari ini (Kamis) direncanakan kesimpulan oleh para pihak.

Baca Juga  Dijamin Bupati KSB, Penahanan Kepala Kesbangpoldagri Ditangguhkan

Untuk diketahui kasus SDN 5 Utan masih di tingkat Pengadilan Negeri dengan gugatan kedua, setelah gugatan pertama dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontfvankelijk verklaard). Hakim beralasan penggugat mencampur-adukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Hakim menilai konstruksi gugatan itu mengandung kontradiksi sehingga tidak dapat diterima, dan penggugat melakukan penyempurnaan untuk melakukan gugatan kedua. (*)

 

iklan bapenda