Newmont “Sebatang Kara”

oleh -2 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (19/06)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) bagaikan hidup sebatang kara. Terhentinya operasional proyek pertambangan di Batu Hijau, KSB, yang salah satu dampaknya dirumahkannya 3000-an karyawan, memunculkan reaksi dari sejumlah pihak. Semua beramai-ramai menyalahkan PTNNT. Bukan hanya tudingan bahwa perusahaan tambang emas dan tembaga itu yang tidak taat terhadap UU Minerba serta dianggap tidak menghormati pemerintah, tapi juga dinilai sebagai biang dari munculnya berbagai persoalan di daerah.

amdal

Kondisi ini mendapat perhatian Suharto SH M.Si—tokoh masyarakat Sumbawa yang juga sebagai pemerhati. Mantan anggota DPRD Sumbawa tiga periode ini mengaku miris mencermati dinamika dan pemberitaan yang tersaji mengenai PTNNT, seolah-olah semua bersepakat menyudutkan perusahaan asal Amerika tersebut. Ketika Newmont bermasalah, Suharto justru mempertanyakan kemana pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten termasuk Kabupaten Sumbawa. Padahal ada fakta yang mengungkap, ketika Newmont lancar beraktivitas, justru elit-elit daerah yang menikmati. Rakyat hanya disuguhkan janji dan harapan untuk hidup sejahtera. Sebaliknya ketika Newmont mendapat masalah, elit daerah ini membelakangi dan menghindarinya. “Nasib PT Newmont sangat terkait dengan nasib masyarakat dan keberlangsungan pembangunan di daerah kita terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Saya lalu bertanya kemana pemda ketika Newmont sekarat. Jangan giliran enaknya saja mereka hadir, saat kondisi sulit justru membelakangi. Pertanyaan ini bukan berarti saya mengambil sikap membela Newmont. Ini tanda tanya besar yang menggelitik saya untuk diklirkan, sebab menyelamatkan investasi Newmont sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan pembangunan di daerah. Bukan justru memposisikan Newmont pada keadaan yang sempit dan sulit serta dinyatakan bersalah,” ucap Suharto.Newmont 2

Baca Juga  Sumbawa dan New Zealand Jalin Kerjasama Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Dengan terhentinya aktivitas Newmont, lanjut figur yang sempat dan sukses menjadi Ketua DPD KNPI Sumbawa ini, rakyat dan daerah yang dirugikan karena secara otomatis hak-hak daerah seperti royalty, deviden dan program CSR nya akan bermasalah. Ketika ini bermasalah, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Suharto justru mencurigai sikap pasif Pemda baik propinsi maupun Kabupaten Sumbawa ini, akan memunculkan dugaan-dugaan bahwa Newmont bermasalah karena andil Pemda itu sendiri. Sebab ada kesan Pemda Propinsi dan kabupaten memberikan ruang dan kesempatan kepada PTNNT untuk mengabaikan kewajibannya membangun smelter maupun berkomitmen bagaimana menyelenggarakan kegiatan ekspor merujuk pada aturan yang ada.

Ketika Negara bersikap tegas, Newmont kelimpungan. Akibatnya ribuan pekerja dan keluarganya, Pemda NTB maupun Kabupaten Sumbawa dan KSB, menghadapi posisi kritis

dari sisi income. “Dengan kondisi seperti ini bagaimana kita bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” tanya Suharto.

Ia mencontohkan pengerjaan ruas jalan Lantung-Ropang, dan Lantung-Lebin, yang akhirnya terhenti. Padahal untuk menuntaskan pengerjaan jalan tersebut, harus ada anggaran Rp 28 hingga 30 miliar yang telah terprogram dalam CSR PTNNT. Tapi dengan aktivitas Newmont terhenti, pengerjaan jalan itu ditalangi menggunakan dana swakelola sebesar Rp 500 juta baik untuk ruas jalan ke Lebin maupun ruas jalan ke Lawin. “Dengan dana 500 juta ini mau dibuat apa, ini namannya terpaksa, dengan hanya menutupi lubang-lubang jalan yang umur tekhnisnya sangat singkat,” sindir Suharto.

Baca Juga  Ratusan Ibu-ibu dari Labangka Serbu BRI Plampang

Mengenai tenaga kerja, Suharto menyatakan bukan hanya kepentingan orang KSB, tapi warga Sumbawa banyak kerja di sana. Demikian dengan kepentingan lainnya seperti keberlangsungan investasi Newmont di Dodo Rinti. “Bagaimana kita mau berambisi masa depan kita lebih baik, jika dukungan Pemda bagi keberlangsungan investasi Newmont di daerah ini nol koma kosong,” tukas Suharto.

Karena itu upaya untuk menyelamatkan investasi (PTNNT) ini belum terlambat. Pemerintah propinsi dan kabupaten harus proaktif berjuang bersama Newmont meyakinkan pemerintah pusat tentang kondisi saat ini, sehingga Newmont bisa berjalan dan rakyat tidak gelisah, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap Negara. “Saya yakin dengan upaya ini akan melahirkan kompromi-kompromi yang menjadi solusi dalam mengatasi persoalan ini,” pungkasnya. (*)

iklan bapenda