Divestasi 2 Persen Saham PTNNT Sarat Korupsi

oleh -5 views
bankntb

Suharto: Tunggu Saatnya

Sumbawa Besar, SR (19/06)

amdal

newmont 5Meski sudah beberapa tahun lewat, bukan berarti divestasi 2 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) luput dari sorotan. Sebab hingga kini 2 persen saham itu masih menjadi tanda tanya besar, selain akuisisi yang tidak jelas dan tidak memberikan manfaat, juga dinilai menyalahi konstitusi.

Untuk kesekian kalinya, Suharto SH M.Si—tokoh Sumbawa yang kini konsen sebagai praktisi hukum, mempersoalkan divestasi 2 persen yang diakuisisi Pemda Sumbawa.

Ia menilai traksaksi dua persen saham PTNNT tersebut tidak jelas. Selain tidak adanya dokumen, keuntungan daerah dan manfaatnya bagi rakyat Sumbawa tidak jelas. Transaksi tersebut justru dijadikan alas kekuatan argumentasi PTNNT dalam rangka menghadapi gugatan negara di arbitrase kala itu.

Ketika itu Newmont dinyatakan default  oleh Negara, karena lalai memenuhi kewajiban dalam rangka agenda divestasi. Tanpa diduga Kabupaten Sumbawa membuat transaksi sendiri dengan PTNNT dengan menelikung konsorsium tiga daerah (Pemda Sumbawa, KSB dan Propinsi NTB). Transaksi itu telah mampu menghalau kehendak Negara untuk menghentikan aktivitas Newmont akibat lalai dan tidak sesuai dengan Kontrak Karya. Akhirnya yang terjadi, Negara harus membawa permasalahan ini ke lembaga arbitrase, melawan PTNNT dan Pemda Sumbawa. Meski Negara menang, namun putusan arbitrase memberikan waktu 108 hari kepada PTNNT untuk melepas sahamnya dalam jumlah tertentu, sehingga transaksi melalui konsorsium gabungan Propinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan KSB dengan memilih Multi Capital sebagai penalang dana.

Baca Juga  Perlu Upaya Bersama Antisipasi Paham Radikal

Untuk diketahui, ungkap mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ini, transaksi dua persen saham PTNNT oleh Kabupaten Sumbawa yang dinilai tidak jelas tersebut, tanpa melalui paripurna DPRD Sumbawa. Hal ini diputuskan oleh oknum elit-elit di daerah ini. Karenanya Ia menduga kuat adanya unsur gratifikasi dan harus diungkap secara hukum.

Masalah ini menurut Suharto, masih bisa digugat, hanya banyak orang yang tidak mengetahui dan menguasai permasalahan tersebut. Karenanya Suharto berencana akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan gugatan secara hokum berkaitan dengan divestasi 2 persen saham ini. “Ini bentuk kontroling yang wajib hukumnya kita lakukan sebagai warga negara yang sadar dan berkomitmen untuk menegakkan supremasi hokum, memberantas korupsi dan melawan kegiatan KKN,” demikian Suharto. (*)

iklan bapenda