Tunjangan Profesi Guru Dibayar Via Digital dan Manual

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (30/05)

Burhanuddin S.Pd, Kabid PMPTK Dinas Diknas Sumbawa
Burhanuddin S.Pd, Kabid PMPTK Dinas Diknas Sumbawa

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya, berhak mendapatkan tunjangan profesi.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang PMPTK Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin S.Pd, kemarin. Ia menyatakan bahwa proses penyaluran tunjangan profesi guru tersebut harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis.

Tahun 2014, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah lulus program sertifikasi Tahun 2006  hingga Tahun 2013 dibayar melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan dibayar melalui pusat.

Pada tahun 2014 ini juga mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan melalui 2 cara yaitu sistem digital (Dapodik dan PAS) dan sistem manual.

Untuk sistem digital jelasnya, pemberkasan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manual tetapi dilakukan secara online melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Program Aplikasi Sekolah (PAS) yang harus diisi dan diperbaharui secara terus menerus.

Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagi guru PNSD melalui mekanisme dana transfer daerah, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan.

Petunjuk teknis ini sebut Burhanuddin merupakan acuan bagi pengelola di tingkat pusat maupun daerah serta pihak terkait lainnya.

Yang menjadi landasan yuridis pembayaran tunjangan profesi guru adalah pasal 1 UU NO. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.

Baca Juga  Lulus PLPG, 39 Guru di KSB Siap Terima Tunjangan Sertifikasi

Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Selanjutnya dalam pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pada pasal 17 menjelaskan, bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia PNS di sektor pendidikan di antaranya adalah biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas Burhanuddin, disebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi.

Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS harus memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya.

Baca Juga  Kajari Sumbawa Kukuhkan Puluhan Duta Adhiyaksa

Terkait dengan pembayaran tunjangan profesi tersebut, sejak Tahun 2013 pemerintah mengambil kebijakan, bahwa anggaran tunjangan profesi bagi seluruh guru PNSD dianggarkan pada dana APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah. Sementara untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah disusun petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD melalui mekanisme dana transfer daerah. (*)

iklan bapenda