BPKP Tuntaskan Audit Investigasi Kasus Lahan

oleh -0 views
bankntb

ITS Tuntaskan Pemeriksaan Kasus Kapal

Sumbawa Besar, SR (20/05)

Kapal bantuan DirjenTim ahli dari Institut Tekhnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) telah menyelesaikan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan fisik tiga unit kapal bantuan APBN senilai Rp 2,4 Miliar untuk tuga kelompok nelayan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa yang tengah menangani laporan dugaan penyimpangan kasus kapal bantuan tersebut. Selain ITS, Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) juga sudah menuntaskan audit investigasi dugaan penyimpangan Proyek Optimasi Lahan Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara yang dialokasi dari DIPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Dispertapan) Kabupaten Sumbawa. Baik ITS maupun Tim BPKP telah meninggalkan Sumbawa dan tengah memproses hasil pemeriksaan maupun investigasinya di lapangan.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Erwan Yudha Perkasa SH, Senin (19/5) mengakui hal tersebut.

Saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tim ITS untuk memastikan ada dan tidaknya dugaan penyimpangan fisik tiga unit kapal yang pengadaannya melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemenlutkan) Republik Indonesia. Selain itu ungkap Erwan—akrab perwira ramah ini disapa, pihaknya juga masih menunggu hasil audit investigasi untuk mengungkap adanya kerugian Negara yang ditimbulkan dari proyek optimasi lahan senilai Rp 448 juta. “Tim ITS maupun Tim BPKP dengan dua kasus berbeda ini akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan audit investigasinya melalui surat langsung kepada Kapolres. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama hasilnya sudah kami kantongi,” kata Erwan.

Baca Juga  Tidak Ada Kiriman Dokter Spesialis ke Puskesmas Alas, Pasien Harus Dirujuk

Untuk kasus pengadaan kapal, beber Erwan, penyidik telah melakukan penyelidikan sejak Januari 2014 setelah adanya laporan masyarakat yang menduga pengadaan 3 unit kapal yang diperuntukkan bagi tiga kelompok nelayan, menyalahi spesifikasi.

Satu unit kapal berkapasitas lebih dari 30 GT senilai Rp 1,3 miliyar diberikan kepada H Ramli selaku Ketua Kelompok Dita Bahari Pulau Kaung Kecamatan Alas. Kemudian dua unit lainnya, 20 GT dan 5 GT senilai Rp 1,1 M lebih diberikan kepada A Rahman Ketua Kelompok SPP Mandiri, dan Mus Mulyadi Ketua Kelompok SMS—keduanya berada di wilayah Desa Labuan Kecamatan Badas. Tiga ketua kelompok ini sudah dimintai keterangannya. Sejumlah saksi lain yang telah dipanggil di antaranya, Ir Widodo S.ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Didi Eko Prasetyo (rekanan dari PT Banyuwangi Perkasa, Jatim), panitia penerima pekerjaan yaitu M Ali SE, Heri Sucitra S.Pi dan M Saad S.Ap. Tak hanya itu, tim penyidik Tipikor yang dikomandani Aiptu Sumarlin telah memanggil dan memeriksa Zulfadli Tanjung ST sebagai Konsultan Pengawas dari PT Angga Anugerah.

Di samping itu, dua penyidik Tipikor telah memaparkan penanganan kasus itu di Institut Tekhnologi Surabaya (ITS) yang kemudian direspon dengan mendatangkan tim ITS beranggotakan Rahardian Lingga ST dan Susanto SE melakukan pemeriksaan fisik tiga unit kapal dimaksud.

Demikian dengan kasus optimasi lahan di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Menurut AKP Erwan, penyidik telah melakukan pemeriksaan  terhadap sejumlah terutama kelompok tani penerima bantuan sebesar Rp 448 juta yang dialokasikan untuk kegiatan pembuatan saluran pembuang dan pengadaan sarana produksi (pembelian benih dan pupuk).

Baca Juga  Patroli Malam, Tim Shabara Amankan Pemuda Pembawa Panah  

Yang menjadi focus penyidik adalah pengalokasikan dana untuk kegiatan pembuatan saluran pembuang senilai Rp 161,5 juta. Sebab dari dana tersebut diduga hanya digunakan Rp 35 juta dan dikerjakan dengan system borongan kepada salah seorang rekanan.

Harusnya pekerjaan itu memakai OHA (orang harian) bukan alat berat sebagaimana prakteknya di lapangan. Selain itu dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, melaporkan uang sebesar  Rp 161,5 juta tersebut telah habis terpakai untuk pembuatan saluran sepanjang 5 kilometer.  “Sudah ada yang mengarah, kepastiannya tinggal menunggu hasil audit BPKP,” demikian Erwan. (*)

iklan bapenda