Bupati KSB Desak Martiono Dicopot

oleh -1 views
foto Forbes.com
bankntb

Sumbawa Barat, SR (15/05)

KH Zulkifli Muhadli SH MM, Bupati KSB
KH Zulkifli Muhadli SH MM, Bupati KSB

Pasca diterbitkan Memo Presiden Direktur PT NNT No. 1613/pd-MH/NNT/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, tentang keputusan merumahkan karyawan per 1 Juni 2014, membuat karyawan dan keluarganya merasa cemas.

amdal

Menyikapi hal itu Bupati Sumbawa Barat, Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM, saat menggelar konferensi pers mengemukakan ada 5 pernyataan sikap yang diambil pemda terkait memo tersebut. Pertama, Pemda KSB menolak Memo Presdir PT NNT terkait keputusan akan merumahkan karyawan per 1 Juni 2014, karena pemerintah memandang karyawan adalah sumber daya perusahaan yang selama ini berkonstribusi besar terhadap jalannya PTNNT dan sebagai wujud terima kasih PTNNT terhadap karyawan, mereka seharusnya berkorban untuk karyawan.

Kedua, PT NNT tidak boleh merumahkan karyawan atas penerapan aturan oleh pemerintah sebagai implementasi dari UU No. 4 Tahun 2009 yang ditetapkan 5 tahun yang lalu. Sekiranya PT NNT tidak setuju dengan keberadaan UU tersebut maka mereka seharusnya melakukan Yudisial Review.

Keberadaan legal standing PT NNT seharusnya mampu memahami dampak dari penerapan UU tersebut yang mengharuskan adanya pemurnian dalam negeri. Tetapi mereka mengabaikan apa yang telah diamanatkan oleh UU di maksud. Ketiga, memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosnakertrans, untuk mempelajari secara yuridis segala ketentuan yang terkait dengan ketenagakerjaan, karena karyawan tidak boleh dikorbankan atas keputusan sepihak yang memiliki dampak meluas terhadap karyawan dan masyarakat KSB.

Martiono, Presdir PTNNT
Martiono, Presdir PTNNT

Keempat, Pemda KSB akan bersurat kepada Presiden RI, setelah mencermati sikap dan masukan baik dari karyawan pengusaha lokal yang menopang operasional PT NNT dan berbagai element masyarakat lainnya. Namun demikian,  Pemda KSB akan mengamankan kebijakan pemerintah pusat yang diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Persyaratan Berat, Nelayan Penerima Bantuan Kartu Bariri Mengeluh

Terakhir, meminta kepada pemegang saham PT NNT untuk segera melakukanpembenahan managerial perusahaan atau dengan kata lain menonaktifkan/menggantikan Presdir PT NNT, Martiono, karena dianggap telah mengabaikan aturan dan dianggap gagal membangun komunikasi dan konsolidasi yang berdampak pada kondisi yang tidak nyaman pada perusahaan yang bersangkutan. “Kalau ternyata PT NNT mau tidak mau harus merumahkan karyawan, sebaiknya PT NNT stop saja beroperasidari sekarang,” ujarnya.

Menurut Kyai Zul—sapaan akrabnya, yang menyebabkan semua ini tidak lepas dari gagalnya Martiono membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. “Saya kira kebijakan itu tidak tidak rasional. Bagaimana pun juga masyarakat tidak ingin diadu domba dengan pemerintah. Kami siap melawan PT NNT jika ternyata tetap memaksa untuk merumahkan karyawannya,” pungkasnya. (*)

iklan bapenda