Tuntut Kompensasi BBB, Ancam Hentikan Proyek Drainase

oleh -2 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/05)

Sekelompok massa yang menamakan diri Blok Batu Bulan, Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, mengancam akan menghentikan pembangunan proyek drainase Bendungan Batu Bulan (BBB) yang tengah berlangsung saat ini. Ancaman ini disuarakan dalam aksi protes yang dilakukan di Simpang Jembatan Pelita, kecamatan setempat, Selasa (13/5) siang. Dalam aksinya, massa yang dikoordinir Agus Subandi ini memberikan waktu 2×24 jam kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan kompensasi lahan mereka yang tergenang akibat pembangunan Bendungan Batu Bulan, beberapa tahun yang lalu. Sebagai bentuk protes mereka memasang spanduk berisikan tuntutan terhadap janji yang diucapkan pemerintah untuk menuntaskan persoalan kompensasi. Agar berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum, anggota Polsek Moyo Hulu dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

Koordinator Umum Blok Batu Bulan, Agus Subandi mengatakan, mereka menuntut kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat pada Tahun 1997 lalu. Dalam kesepakatan itu, pemerintah akan memberikan ganti rugi berupa uang kepada masyarakat yang lahannya tergenang. Dalam perjalanannya, pemerintah tidak memberikan uang melainkan lahan yang dibuktikan dengan SK Bupati No. 322 Tahun 2003 tentang lahan yang berlokasi di Olat Maras, Desa Pernek seluas 864 hektar. Lahan ini berasal dari tanah perhutani.

Namun, pemerintah gagal melaksanakan keputusannya, sehingga 2006 lalu, masyarakat kembali melakukan aksi menuntut kompensasi dalam bentuk uang. Tuntutan tersebut direalisasikan oleh Pemda Sumbawa senilai Rp 5 juta perorang perhektar. Ganti rugi ini akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat.

Baca Juga  Wabup Sragen Ajak Aktivis Jadi Pemimpin yang Inspiratif

Saat itu, kompensasi hanya diberikan kepada warga Blok Sebasang sejumlah 130 orang. Sedangkan pembayaran kompensasi kepada 250 orang warga Blok Batu Bulan dan Blok Pandan Sari yang seharusnya dilakukan 2007 lalu, hingga saat ini belum terelasiasi. Hal ini membuat warga di dua blok tersebut merasa didiskriminasikan.

Terhadap sikap pemerintah ini memunculkan reaksi masyarakat yang kembali menggelar aksi menuntut kompensasi lahan. Warga dan Pemda pun kembali melaksanakan pertemuan pada 15 Mei 2013 lalu. Tapi sudah hampir setahun janji pemerintah tidak terealisasi.  “Kami minta pemerintah tidak ingkar janji, segera realisasikan kompensasi,” tegasnya.

Selain kompensasi, tambah Agus, mereka mendesak pemerintah mengalokasikan program pemberdayaan masyarakat kepada para korban genangan BBB. Apabila hal ini tidak direalisasikan mereka akan menghentikan proyek pembangunan drainase Bendungan Batu Bulan. “Kami akan menghentikan proyeknya, bukan menghentikan air di saluran, karena banyak saudara kami di bagian hilir yang mengeluhkan kekurangan air,” pungkasnya. (*)

 

iklan bapenda