Bupati Prihatin Kasus PNPM Terus Bermunculan

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (12/05)

Bupati sumbawa JMMunculnya beberapa kasus dugaan penyimpangan Program PNPM di Kabupaten Sumbawa, sangat disesalkan dan menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang di kemudian hari. Tentunya kenyataan itu menjadi perhatian semua pihak baik eksekutif maupun legislatif. Hal ini diungkapkan Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik, Minggu (11/5).

amdal

Harusnya kasus ini tidak perlu terjadi apabila pelaksana kegiatan melaksanakan program itu sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) yang telah ditetapkan aturan perundangan yang berlaku. “Sudah ada rambu-rambunya, apabila ditaati maka tidak akan bermasalah, tapi jika tidak maka pelaksanaannya akan menyimpang,” tukas JM—akrab Bupati dua periode ini disapa.

Selain itu penetapan orang-orang yang duduk dalam unit pelaksana kegiatan (UPK) selaku pelaksana program itu harus selektif. Sebab program itu langsung dialokasikan kepada masyarakat.  “Meski sudah ada aturan yang menjadi acuan, diabaikan. Malah uang rakyat dikelola seperti uang milik bapaknya sendiri, sehingga terjadilah penyalahgunaan kewenangan,” ucap JM.

Upaya lain untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kasus PNPM seperti Empang dan Lunyuk, tambah JM, intensifnya pengawasan yang dilakukan baik oleh masyarakat, eksekutif maupun legislative, serta pengawas independen.

Untuk PNPM Empang yang sudah lama mengalami stagnasi kegiatan, JM mengaku telah memerintahkan camat setempat melakukan evaluasi agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari. Sedangkan PNPM Lunyuk, pihaknya telah meminta inspektorat melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk sejumlah kecamatan lain yang menerima manfaat dari program dimaksud. Bahkan kemarin, pihaknya telah menindaklanjuti informasi adanya proyek yang dipecah-pecah agar bisa di PL (penunjukkan langsung). Saat turun cek, ternyata tidak benar.

Baca Juga  Tahun 2015, Pelanggar Disiplin Sedikit, Dipecat Lebih Banyak

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sumbawa menangani dua kasus proyek PNPM. Untuk PNPM di Kecamatan Empang, kejaksaan telah menetapkan dua tersangka yakni ketua dan bendahara UPK setempat, salah satunya akan segera diajukan ke sidang Pengadilan Tipikor Mataram. Dalam kasus ini kerugian Negara hasil perhitungan BPKP mencapai Rp 600 juta lebih. Saat ini kejaksaan juga menyelidiki dugaan pembobolan dana PNPM MP dan PNPM GSC di Kecamatan Lunyuk senilai Rp 1,6 M. Diduga pengurus UPK terlibat dan kini dalam pemeriksaan intensif. (*)

iklan bapenda