Usut Penyalahgunaan Rekomendasi BBM Bersubsidi

oleh -0 views
bankntb

Komisi I Usul Bentuk Tim Investigasi

Sumbawa Besar, SR (06/05)

amdal
Syamsul Fikri S.Ag M.si
Syamsul Fikri S.Ag M.si

Kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi akhir-akhir ini menjadi sebuah keprihatinan sekaligus perhatian dari semua pihak. Muncul sinyalemen, jika kondisi itu akibat ulah oknum nakal yang ‘mengalihkan’ BBM bersubsidi itu untuk kepentingan industri. Salah satu modusnya adalah penyalahgunaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Padahal hajat dari rekomendasi itu agar pengalokasian BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat kecil seperti petani dan nelayan. Tidak mengherankan jika rekomendasi BBM banyak beredar dan dikantongi sejumlah oknum pengusaha melalui tangan ‘rakyat kecil’. Ditambah lagi adanya sinyalemen SPBU ikut bermain. Kondisi ini membuat Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag M.Si, angkat bicara.

Fikri—akrab politisi Demokrat ini disapa meminta pemerintah bersikap tegas dan berlaku selektif terhadap terbitnya rekomendasi yang terkesan tidak terkendali. Jika menemukan kelompok yang menyalahgunakan rekomendasi maupun SPBU yang bermain, pemerintah dapat mencabut ijinnya. Sebab kondisi saat ini, meski stok BBM di pertamina dan dialokasikan ke SPBU lebih dari cukup, tetap saja di lapangan terjadi kelangkaan.  “Korbannya adalah masyarakat kecil, karena kebutuhan mereka terampas oleh oknum nakal yang tidak bertanggung jawab,” tukas Fikri.

Distamben selaku instansi yang salah satunya berkompeten menerbitkan rekomendasi, serius menyikapi masalah ini. Dengan munculnya masalah, mengindikasikan dinas tersebut tidak bekerja dengan baik, bahkan ada kesan pembiaran. Harusnya rekomendasi diterbitkan diiringi dengan pengawasan yang melekat. “Jangan hanya menerima persyaratan di atas meja tanpa melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan apakah benar BBM yang dialokasikan tepat sasaran. Jika tidak mampu melakukannya, ya mundur saja dari jabatannya,” kata Fikri.

Baca Juga  Dua Terdakwa KUA Labangka Dituntut 8 Tahun Penjara dan Denda Ratusan Juta

Selain pemerintah, Fikri juga menyoroti kinerja aparat keamanan dalam hal ini kepolisian. Ia menangkap adanya sinyalemen oknum dalam aparat tersebut bermain. Karenanya dia meminta Kapolres untuk bersikap tegas tanpa tebang pilih untuk menindak siapapun yang terlibat dalam illegal oil ini.

Mengingat ini masalah bersama, tentunya harus dituntaskan secara bersama pula. Fikri menyarankan agar DPRD, pemerintah dan aparat membentuk tim investigasi untuk mengungkap titik simpul dari kelangkaan BBM ini. (*)

iklan bapenda