Sumbawa Besar, SR (22/04)
Puluhan massa yang menamakan diri Front Peduli Demokrasi (FPD) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Senin (21/4) siang.
Kedatangan massa yang dikawal ketat aparat kepolisian ini menuntut agar lembaga pengawas pemilu tersebut mengungkap adanya indikasi kecurangan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sumbawa.
Dalam orasinya, Korlap Aksi, Andi Kevin menilai pelaksanaan pemilu cacat dan tidak bersih. Sebab banyak kecurangan yang muncul di antaranya indikasi penggelembungan dan pengurangan suara di sejumlah TPS. Dia khawatir dengan pelaksanaan pemilu yang tidak bersih, akan melahirkan pemimpin yang tidak jujur, tidak berintegritas dan tidak amanah.
Kevin mengaku mengantongi sejumlah dokumen yang menguatkan indikasi kecurangan tersebut. Di antaranya data C1 yang mereka peroleh dari situs KPU, berbeda dengan DA 1 yang diplenokan KPU. Selain itu data C1 yang ditulis terdapat banyak coretan yang kemudian penyelenggara pemilu berdalih terjadi kekeliruan sehingga dilakukan pembetulan. Harusnya ini tidak boleh terjadi, sebab para penyelenggara pemilu adalah orang-orang professional, terpilih dan telah mengikuti bintek. “Harusnya sebelum discaner dan dimasukkan dalam situs KPU, diperbaiki dulu. Agar data C1 di situs tidak berbeda dengan data yang diplenokan KPU,” sesalnya.
Ia menilai hal itu masuk dalam ranah tindak pidana pemilu yang harus segera diungkap. Jika Panwas apatis dan tidak serius menindaklanjuti data yang telah diberikan untuk diproses, Kevin berjanji FPD akan kembali menggelar aksi demo dengan massa yang lebih besar lagi.
Saat dicegat usai diterima Ketua dan Anggota Panwaslu, Kevin yang didampingi puluhan massa, membantah aksi yang dilakukannya adalah pesan sponsor. Mereka yang menggelar aksi itu bukan saksi ataupun kalangan partai politik, tapi pemilih dan masyarakat yang menginginkan produk pemilu 2014 adalah pemimpin yang jujur dan berintegritas, bukan lahir dari kecurangan pesta demokrasi. “Ini murni gerakan rakyat, bukan pesan sponsor karena kami bukan orang-orang partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, kami ingin mengawal pesta demokrasi ini berjalan jujur dan berkualitas,” cetusnya.
Sementara Ketua Panwaslu Sumbawa, Mahyuddin Soud S.Pd didampingi anggotanya, Syamsi Hidayat S.Ip dan Syamsul Bahri SH, mengatakan setiap laporan yang masuk tetap diakomodir dan ditindaklanjuti. Namun laporan itu harus dikaji kemudian diklarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, akan diajukan ke penyidik Gakumdu guna digelar untuk memastikan apakah laporan itu layak dan tidaknya masuk ranah tindak pidana pemilu. “Kami masih memiliki waktu 5 hari ke depan untuk melakukan proses ini,” demikian Mahyuddin. (*)
