PNPM GSC Akomodir Anak Berkebutuhan Khusus

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (12/04)

ABKKhabar gembira bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pasalnya mereka akan diintervensi atau diakomodir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC).

pnpm gscSeperti disampaikan Kabid Sosbud BPM-PD Sumbawa, Chendra Hastuti pada kegiatan Workshop PNPM Generasi belum lama ini, bahwa pada Tahun 2014 ini terdapat tambahan indikator kegiatan PNPM GSC yakni penuntasan bagi anak berkebutuhan khusus, di samping indikator lain yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.

Menurut Hastuti, anak berkebutuhan khusus ini akan menjadi salah satu sasaran dari kegiatan PNPM GSC di Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kebutuhannya.

Sementara itu Yossy Dwi Erliana, M.P.Si–Ketua Lembaga Psikologi Pelangi Harapan (LPPH) Sumbawa, dalam pemaparannya pada kegiatan yang sama menyebutkan beberapa definisi tentang ABK. Di antaranya, ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak berkebutuhan khusus juga jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya dibanding anak-anak pada umumnya.

Selain itu sambung Yossy, ABK adalah anak yang memiliki kekhususan yang lain dari anak-anak kebanyakan, memerlukan penanganan dan pendidikan yang khusus, dan perlakuan dari lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat yang berbeda.ABK 1

“Dalam istilah, ABK ini sering disebut dengan anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa,” tambahnya.

Digunakannya istilah ABK, jelas Yossi, membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa yang pernah dipergunakan dan mungkin masih digunakan.

“Kalau anak luar biasa lebih menitikberatkan pada kondisi fisik, mental, dan emosi-sosial anak, maka pada anak berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi sesuai dengan potensinya,” imbuhnya.

Baca Juga  Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Dikukuhkan

Pada kesempatan itu Yossy juga menjelaskan beberapa jenis ABK, meliputi tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa, autisme, adhd, lamban belajar, gangguan belajar spesifik dan gangguan emosi dan perilaku.

Perhatian terhadap ABK ini sudah diamanatkan dalam UUD 1945 (Amandemen) pasal 31 ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2) “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ini juga dijabarkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dan juga diatur dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pasal (5 ) bahwa “setiap penyandang cacat mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Dan dideklarasikan secara nasional di Bandung, pada kegiatan “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” Tahun 2004 lalu, di antaranya ada dua poin penting yang disepakati, yakni menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.

Dan menjamin setiap anak berkelainan dan anak anak berkebutuhan berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.

Baca Juga  Wagub Ajak Alumni SMAN 1 Selong Sukseskan NTB Gemilang

Selain itu sambung Yossy, pemerintah melalui Depdiknas, mengeluarkan himbauan yaitu SE Dirjen Dikdasmen yaitu, No.380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusi, isinya menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari  SD, SMP, SMA, dan SMK.

Terkait dengan ABK di Kabupaten Sumbawa, Yossy menyampaikan beberapa permasalahan yang ditemukan. Di antaranya, belum adanya data ABK yang dapat dirujuk secara bersama oleh SKPD terkait, anak-anak ABK masih dianggap “aib” keluarga sehingga berpotensi terjadinya pemasungan. Selain itu informasi tentang ABK masih sangat terbatas, baik pada orang tua, pelaku pendidikan, pengambil kebijakan serta masyarakat umum.

Belum lagi pada Sekolah Luar Biasa (SLB) masih kekurangan tenaga guru, sehingga penanganan belum optimal.

Demikian juga pada sekolah Inklusi, anak ABK ini masih ditangani oleh guru biasa, bukan guru pendamping khusus, serta

ditemukan belum semua wilayah kecamatan dilakukan deteksi dan identifikasi ABK sehingga belum semua data ABK di Sumbawa terungkap. Permasalahan lainnya adalah belum adanya ABK Center yang dikelola secara professional, belum adanya peta jalan (Roadmap)  ABK di Sumbawa dan masih kurangya regulasi yang mendukung ABK.

Yossy berharap dengan adanya intervensi dari kegiatan PNPM GSC, beberapa permasalahan itu dapat diselesaikan, sehingga penanganan terhadap ABK ini lebih optimal. (*)

iklan bapenda