Uang Dikembalikan, Kasus Tong Sampah Berlanjut

oleh -0 views
bankntb
Sugeng Hariadi SH MH, Kajari Sumbawa
Sugeng Hariadi SH MH, Kajari Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (05/04)

Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan perbuatan tindak pidana korupsi dalam kasus Proyek Pengadaan Tong Sampah di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumbawa Barat Tahun 2012.

Penegasan Kajari ini terkait dengan adanya pengembalian uang muka sebesar 30 persen atau Rp 70 juta yang sempat dicairkan dari nilai proyek mencapai Rp 241,5 juta oleh CV WP. “Kami pastikan proses hukumnya tetap berjalan, karena pengembalian uang muka yang sempat dicairkan ini dilakukan ketika proses penyelidikan dan penyidikan sedang berjalan. Jadi tidak bisa menghapus perbuatan melawan hukumnya sebagaimana diatur dalam UU tindak pidana korupsi,” ucap Kajari yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/4).

Hasil penelusuran pihaknya, ungkap Kajari, pengembalian uang tersebut dilakukan 26 Maret lalu, sementara proses penyelidikan dimulai Februari 2014, dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan adanya calon tersangka. Apalagi proyek itu sudah cukup lama yaitu Tahun 2012, artinya sudah dua tahun berselang tidak ada itikad dari pihak rekanan mengembalikan uang muka yang terlanjur dicairkan sementara pekerjaannya tidak pernah dilakukan.

Dalam UU BPK disebutkan bahwa jika dalam waktu 60 hari tidak dilakukan pengembalian kerugian negara atau daerah dalam suatu pekerjaan, maka dikenakan pidana. Dalam hal ini sudah ada tindak pidana yang terjadi. “Jika tidak dipanggil dan dilakukan proses hukum, kemungkinan kerugian negara atau kerugian daerah itu tidak dibayar,” tukasnya.

Baca Juga  Diperiksa Sebagai Tersangka, Kades Penyaring Belum Ditahan

Pengembalian kerugian negara namun kasusnya tetap berjalan, beber Kajari, bukan hanya dilakukan dalam Proyek Pengadaan Tong Sampah KSB, melainkan ada beberapa kasus lainnya yang kemudian diputus terbukti bersalah oleh pengadilan hingga tingkat Kasasi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach). Di antara kasus itu adalah kasus Bendahara Dinas Diknas Sumbawa, serta yang masih berproses adalah kasus SPPD Fiktif pejabat KSB.

Hal ini dilakukan sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat dan aparatur pemerintah agar selalu berhati-hati dan mematuhi koridor hukum yang berlaku. Meskipun bagi mereka jumlah ini terbilang kecil, tapi merupakan uang milik Negara. “Pengembalian kerugian ini akan menjadi pertimbangan untuk keringanan hukuman, bukan menghilangkan tindak pidananya,” tandas Kajari ramah ini.

Terkait dengan kelanjutan proses penyidikan kasus Tong Sampah, Kajari mengaku telah menyiapkan panggilan terhadap banyak pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sedangkan penetapan calon tersangka menjadi tersangka, Ia menyatakan masih didalami. (*)

iklan bapenda