Sumbawa Besar, SR (09/03)
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Brigjend Pol Moechgiyarto menggelar pertemuan terbatas dengan tokoh agama dan tokoh lintas etnis dalam rangkaian kunjungannya selama tiga hari di Kabupaten Sumbawa.
Pertemuan yang diinisiasi Satgas Sumbawa Bersatu (SSB) ini dilaksanakan di Kantor Harian Umum Gaung NTB, Jalan Mangga, Kelurahan Uma Sima Sumbawa Besar, Sabtu (8/3).
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 4 jam dari pukul 13.30 hingga 16.30 Wita ini, Kapolda didampingi Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman SIK MM, Irwasda Kombes Pol Anang Sendanu, dan Dir Binmas Kombes Pol Suwarto SH MH. Pertemuan silaturrahmi yang berlangsung santai, dan penuh kekeluargaan ini, dihadiri sejumlah elemen di antaranya, Rektor UNSA Prof Dr Syaifuddin Iskandar M.Pd, Ketua SSB selaku tuan rumah M Ridha Rahzen, Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag M.Si, Ketua FKUB Drs H Umar Hasan, tokoh masyarakat Drs H Syaifullah Karim, Ketua Forum Lintas Etnis Drs Arief M.Si, Pengurus Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa Dr I Nyoman Sutama, Tokoh Labuan dan Komunitas Terminal, Ruslan Boy, Tokoh Etnis Makasar Ridwan SH dan beberapa tokoh lainnya termasuk dari kalangan Tionghoa. Intinya pertemuan itu mengharapkan adanya sinergisitas antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai upaya menciptakan suasana Sumbawa yang aman dan damai.
Rektor UNSA, Prof Dr Syaifuddin Iskandar M.Pd mengawali kegiatan, mengatakan bahwa masyarakat Sumbawa sangat egaliter, dan menerima dengan tangan terbuka siapa saja dan darimana asalnya. Sebab masyarakat Sumbawa sangat mencintai keamanan dan kedamaian. “Siapapun dia dan darimana asalnya jika sudah menetap dan berusaha di daerah ini, dia adalah orang Sumbawa, dan wajib menjunjung tinggi adat istiadat daerah ini,” kata professor karismatik ini.
Prof Ude—singkat ia disapa juga mengingatkan pesta demokrasi, Pileg dan pemilihan Presiden 2014, serta jelang pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS). Ia berharap adanya support dari Kapolda dan Kapolres dalam menjaga situasi kondusif. “Seluruh elemen masyarakat di sini siap memberikan support untuk selalu bersinergi dengan aparat kepolisian,” ucapnya.
Hal ini ditambahkan Drs H Syaifullah Karim, meminta para pendatang baik sebagai rakyat maupun pejabat tidak mengeluarkan statemen atau tindakan yang menyinggung psikologis social masyarakat Sumbawa. Para pendatang harus memegang prinsip dimana langit dijunjung di situ langit dipijak.
Sementara Ketua SSB, Ridha Rahzen, mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya ini dibentuk tidak lain untuk menjaga situasi dan keamanan di daerah ini tetap kondusif. SSB juga didirikan sebagai partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan kepada aparat kepolisian dan TNI dengan meminimalisir segala hal yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan.
Selain itu lanjut CEO Gaung NTB ini, bahwa SSB muncul karena gerahnya masyarakat terhadap sikap pemerintah dalam menangani persoalan, di samping menfasilitasi masyarakat yang terdzholimi terutama dalam hal penegakan hukum di daerah ini.
Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Drs H Umar Hasan menilai keberadaan SSB sangat positif, namun dia berharap dalam mengambil tindakan tetap bersinergi dengan aparat kepolisian. Mantan Ketua DPRD Sumbawa ini juga menyatakan rasa salutnya dengan Kapolda NTB yang mengukir sejarah menggelar rapat di akar rumput seperti ini. Rupanya sikap Kapolda menurun kepada Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman yang dinilai FKUB sebagai pemimpin yang merakyat dan membaur.
Kapolres menurut Haji Umar Hasan, sangat memperhatikan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Dia mengambil contoh kasus Café Batu Gong yang dampaknya sangat luar biasa meluluhlantakkan moral rakyat Sumbawa. persoalan yang seharusnya menjadi tugas Pemda, terpaksa diambil alih Kapolres dengan pertimbangan kondusifitas daerah. Bahkan polisi di bawah kepemimpinan AKBP Karsiman, tetap melakukan pendekatan yang mampu merekatkan jalinan harmonisasi antara polisi dan masyarakat.
Hal senada dikemukakan Dr I Nyoman Sutama dari PHDI, yang memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian dalam tindakan cepatnya menyikapi segala hal terutama menyangkut kerukunan antar umat beragama yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Ia juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Sumbawa yang sangat cinta damai dan menghargai setiap perbedaan untuk mencapai kebersamaan.
Di tempat yang sama, Drs Arief M.Si selaku Ketua Forum Lintas Etnis, mengatakan bahwa Sumbawa pernah mendapat predikat sebagai salah satu dari 7 daerah di Indonesia yang paling kondusif. Sumbawa sebut Arief, pernah menggelar Pilkada dalam tiga putaran dan tidak pernah terjadi insiden baik aksi pengrusakan dan pembakaran, maupun adanya korban jiwa, melainkan berjalan aman dan sukses. “Meski ada gesekan tapi tidak menimbulkan konflik,” ucap Arief.
Tentunya predikat ini harus kembali diciptakan dan ditingkatkan dengan menjaga Sumbawa tetap kondusif.
Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag M.Si, menyatakan Komisinya akan memberikan dukungannya kepada aparat keamanan termasuk kepolisian dan TNI. Hal ini disadari, pembangunan di daerah ini akan berkesinambungan karena adanya investasi dari luar. Dan investor tidak akan menanamkan investasinya di daerah ini manakala situasi tidak kondusif. Karenanya dukungan Pemda kepada aparat keamanan wajib diberikan, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerjanya dalam menciptakan situasi kamtibmas.
Di akhir pertemuan, Ridwan SH selaku perwakilan masyarakat pesisir, meminta jajaran kepolisian memberikan perhatiannya terhadap maraknya kasus pencurian ternak dan aksi pengeboman ikan. Dua kasus ini sangat meresahkan masyarakat terutama yang berada di daerah pesisir. Khusus pencurian ternak, para pelaku yang berasal dari luar daerah kerap melakukan aksinya melalui jalur laut. Demikian dengan aksi pengeboman ikan, juga seringkali dilakukan oleh nelayan asal luar daerah setempat.
Menanggapi hal itu Kapolda NTB menyampaikan rasa bahagianya dapat bertatap muka dengan para tokoh agama dan masyarakat di daerah ini. Momen tersebut diharapkan dapat menjaring aspirasi dan masukan mengenai kinerja polisi, maupun upaya dan dukungan masyarakat untuk bersama menciptakan keamanan.
Kapolda menyatakan siap menerima kritikan, karena hal itu merupakan wujud sayang dan cinta masyarakat terhadap jajarannya. “Ketika menemukan anggota kami melakukan penyimpangan, jangan sungkan-sungkan lapor ke kami, agar segera diambil tindakan,” pinta Kapolda.
Dalam kesempatan itu, Kapolda merespon positif keberadaan SSB yang dinilainya menjadi salah satu dari 4 pilar yang akan disinergikan dalam rangka menjaga situasi aman dan kondusif. Empat pilar dimaksud adalah kepala desa, babinsa, babinkamtibmas dan pam swakarsa termasuk di dalamnya Satgas Samawa Bersatu. Jika keempat pilar bersinergi, maka daya tangkal dan daya cegah terhadap gangguan kamtibmas sangat tinggi.
Selama ini permasalahan yang ada tidak mampu diredam karena masing-masing elemen bekerja secara parsial, dan saling saing, dengan mengabaikan sinergisitas, sehingga persoalan kecil justru menjadi besar, bahkan memunculkan persoalan baru. Karena itu empat pilar ini diharapkan saling bersinergi sehingga akan tercipta kebersamaan dalam menjaga daerah tetap kondusif.
“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Kapolres di wilayah NTB agar melakukan tindakan sekecil apapun agar tidak membesar. Ketika didiamkan masalah yang kecil akan menjadi besar. Jangan sampai ini terjadi, harus ada kebersamaan untuk mengantisipasinya,” ajak Kapolda, seraya mengatakan pertemuan silaturrahim ini sebagai bagian dalam menyelesaikan persoalan yang ada, dan meminta Kapolres terus menggalakkan kegiatan serupa.
Disinggung kesiapan pengamanan Pemilu 2014, Kapolda mengaku belakangan ini intensif berkunjung ke daerah untuk melihat dan mengecek sejauhmana kesiapan anggotanya. Namun dalam mewujudkan pemilu aman dan damai, harus ada sinergisitas antara polisi dan masyarakat.
Untuk diketahui jumlah anggota di seluruh wilayah Polda NTB termasuk dirinya mencapai 9.118 orang, sementara jumlah TPS mencapai 12.020 buah. Tentunya ploting anggota ke TPS sangat minim, sehingga untuk menyiasatinya dilakukan system rawan 1, rawan 2 dan rawan 3, serta melibatkan aparat perlindungan masyarakat (linmas). Namun yang paling penting keterlibatan semua pihak dalam menjaga keamanan. Sebanyak apapun aparat jika tidak didukung masyarakat, maka kondusifitas akan terganggu, sebaliknya sekecil apapun aparat keamanan jika didukung masyarakat, maka kondusifitas akan terjaga. (*)
