Sumbawa Besar, SR (28/03)
Direksi BPR NTB Cabang Sumbawa, M Ikhwan S.Pt mengaku sangat membutuhkan wartawan dan tidak ada maksud, sikap dan tindakan untuk menutup akses wartawan terhadap BPR. “Kami sangat membutuhkan wartawan untuk promosi, karena disadari promosi melalui media sangat efektif dalam membangun citra lembaga kami terhadap publik,” ucap Ikhwan didampingi Sulistiawaty dan Edy—dua karyawan lainnya di Kantor Redaksi Gaung NTB, Kamis (27/3) menanggapi adanya pemberitaan berjudul “Pimpinan BPR Sumbawa Tutup Akses Wartawan”.
Ia mengaku kaget membaca berita tersebut, apalagi tanpa adanya konfirmasi kepada pihaknya. Pasalnya informasi yang terlanjur terpublikasikan itu berakibat fatal bagi BPR terhadap masyarakat. “Bank ini besar karena masyarakat, kalau beritanya seperti ini masyarakat menjadi ragu untuk bergabung dengan BPR,” ujar Ikhwan. Dia juga menyesalkan adanya ulasan yang menuding manajemen BPR bobrok. Sebab pihaknya telah diundang ke Makassar mewakili Indonesia bagian timur, dan tampil di depan seluruh bupati di wilayah tersebut. “Kami ingin pertanyakan ukuran bobrok itu seperti apa,” tukasnya.
Kendati demikian Ikhwan tetap berharap adanya jalinan harmonis antara BPR dan pers, dalam rangka membangun dan mengembangkan asset daerah ke arah yang lebih baik. “Paling tidak bisa kerjasama bagaimana kita membangun BPR ini,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Redaktur Pelaksana Gaung NTB, Zainuddin SE menyatakan bahwa berita yang dipublikasikan merupakan fakta di lapangan. Untuk mendapatkan informasi di BPR, wartawan Gaung NTB dan beberapa wartawan lainnya sudah melakukan upaya secara patut dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Sayangnya, harapan wartawan sirna karena akses untuk mendapatkan informasi yang justru menguntungkan BPR dalam membangun citranya, terkesan ditutup.
Mengenai tudingan bahwa manajemen BPR sempat bobrok, Jen—akrab Redpel ini disapa, hal tersebut berangkat dari kesan tertutupnya bank milik daerah tersebut terhadap sebuah informasi. Kondisi ini memunculkan kecurigaan dan sinyalemen bahwa sikap seperti ini diduga karena para direksi trauma dengan masa lalu karena banyaknya pejabat dan karyawan setempat yang terjerat hukum, dan hingga kini masih berproses di pengadilan, serta sebagiannya telah mendekam di balik jeruji besi. Terlebih lagi kasus itu merugikan keuangan daerah yang cukup besar yang nota bene adalah uang rakyat Sumbawa.
Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP yang menilai kinerja BPR tidak signifikan, karena banyak terjadi penyimpangan. Dengan adanya kasus BPR yang lalu, legitimasi kepercayaan publik berada di titik nol. Budi menambahkan, saat ini BPR masih dalam pertumbuhan setelah terpuruk. “Jangan sampai hal ini terciderai dengan sikap oknum yang ada di BPR,” sesal Budi, seraya menyatakan peliputan oleh media akan menciptakan kepercayaan masyarakat atas BPR. (*)
