Tes Urine, Hakim dan Pegawai PN Bebas Narkoba

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (21/03)

tes urine PNSejumlah hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar, menjalani tes urine, Kamis (20/3). Tes yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbawa Barat ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba di instansi tersebut.

amdal

Kepala BNN Sumbawa Barat, Kompol Denny Priadi S.Sos mengatakan, tes urine di instansi pemerintahan merupakan bagian dari programnya sebagai upaya pencegahan dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari narkoba. Selain itu, setiap instansi pemerintahan juga memiliki tanggungjawab masing-masing dalam pemberantasan, pencegahan dan peredaran gelap narkoba.

Sebelumnya diakui Denny—akrab mantan Wakapolres Mataram ini disapa,  kegiatan serupa dilaksanakan di sejumlah instansi lainnya seperti Kantor Imigrasi, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), Lapas dan Polres Sumbawa. “Jika ada instansi lain yang meminta untuk dilaksanakan tes, kami siap,” ucap Denny.

Dia mengakui selama kegiatan ini, pernah menemukan ada yang positif menggunakan narkoba. Namun, pembinaannya dilakukan oleh instansi terkait.

Sementara itu Humas PN Sumbawa, Reza Tyrama SH menyatakan hasil tes urine, tidak ada hakim ataupun pegawai yang ditemukan positif menggunakan narkoba. “Ini membuktikan kalau semua hakim dan pegawai di sini steril atau bebas dari narkoba,” tandasnya.

Menurutnya, dalam era transparasni dan keterbukaan, pihaknya harus bersih. Melalui pelaksanaan tes urine ini, secara tidak langsung mendukung instansinya menjadi sehat sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik.

Baca Juga  Setelah Geledah Dikpora KSB, Jaksa Panggil Para Pejabat

Apabila ada salah satu hakim atau pegawai yang terbukti positif menggunakan narkoba, maka akan diproses dan dilaporkan ke pengadilan tinggi lalu diteruskan ke Mahkamah Agung yang kemudian mengirim badan pengawasan melakukan pengecekan lebih lanjut. Setelah itu akan diambil tindakan sesuai ketentuan PNS dan kode etik prilaku di lingkungan Mahkamah Agung. “Sanksi yang diberikan mulai dari hukuman ringan hingga hukuman terberat. Biasanya diberikan sanksi mulai dari penurunan pangkat dan yang terberat adalah pemecatan,” pungkasnya. (*)

iklan bapenda