Disdukcapil Sumbawa Ancam Pelaku Pungli

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (13/03)

doktor iksan safitriSejak Februari 2013 lalu segala bentuk pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, digratiskan. Kebijakan itu berlaku mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Jika terjadi pungutan liar, maka masyarakat bisa langsung melaporkan kepada pihak berwajib dan pelakunya diancam 6 bulan kurungan dan atau denda Rp 75 juta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, Dr M Ikhsan Safitri M.Si, kemarin, meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap kepengurusan administrasi kependudukan.

Untuk diketahui kata Doktor Ikhsan—sapaan akrabnya, kebijakan pengratisan ini berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam menegakkan UU tersebut ini instansi terkait tidak bisa melakukan pungutan dengan alasan apapun. Bahkan jika ada aturan di bawahnya yang mengatur masalah ini, praktis aturan yang dimaksud tidak bisa dijadikan acuan. “Contohnya Perdes di tingkat desa yang mengatur soal pungutan, ini tidak bisa dijadikan acuan karena aturan itu tidak bisa mereduksi aturan yang lebih tinggi,” sebutnya seraya mengaku telah bersurat kepada pihak kecamatan, desa dan kelurahan untuk selanjutnya disosialisasikan.

iklan bapenda
Baca Juga  Mantan Anggota DPRD dan Mahasiswi Terima Hadiah Mobil Simpedes BRI