PPS Calon DOB yang Paling Siap

oleh -0 views
bankntb
Ketua Tim Observasi Didampingi Bupati Sumbawa dan KSB
Ketua Tim Observasi Didampingi Bupati Sumbawa dan KSB

Sumbawa Besar, SR (12/3)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Tim Observasi Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS), menilai syarat bagi terbentuknya PPS telah dinyatakan terpenuhi. “Alhamdulillah semua syarat tekhnis yang diwajibkan sudah lengkap,” kata Ketua Tim Observasi PPS, HM Budi S Sudarmadi di hadapan Bupati/walikota se Pulau Sumbawa, saat tatap muka di Wisma Daerah Sumbawa, Selasa (11/3).

Secara fisiknya, sambung Budi—akrab Kasubdin Otonomi Khusus Kemendagri ini disapa, calon DOB PPS juga sangat mendukung. Seperti keberadaan lima kabupaten/kota, penetapan calon ibukota propinsi, dan penyiapan infrastrukturnya. “Dari semua calon DOB yang diusulkan DPR RI dan DPD, PPS yang paling siap,”   tandasnya.

Persyaratan ini nantinya akan diuji dengan menghitung kemampuan ekonomi, potensi daerah dan sebagainya, sebagaimana aturan yang berlaku. “Kami tidak bisa diintervensi dan kami akan bersikap obyektif,” tegasnya.observasi 1

Observasi ini dilakukan ungkap Budi, untuk melaksanakan tugas yang diberikan Mendagri. Dari dokumen yang dikumpulkan dan hasil pengamatan tim ini nantinya akan diserahkan kepada mendagri sebagai bahan memimpin sidang dewan pertimbangan otonomi daerah.

Ia mengakui meski usulan pembentukan DOB termasuk PPS merupakan inisiatif DPR RI dan DPD, tapi pemerintah telah memberikan respon positif dengan menerbitkan amanat presiden (ampres) guna proses selanjutnya.

Budi berharap selama proses ini dukungan masyarakat dan pemerintah di wilayah PPS sangat menentukan. Salah satunya menjaga suasana tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan yang bersifat kontra produktif yang justru akan menghambat proses percepatan pembentukan PPS. “Mari jaga kebersamaan, dan terus berdoa,” pesannya.

Baca Juga  HM Husni Djibril Maju Tergantung Perintah Partai dan Megawati

Tidak ada Konflik Suku

Jend (purn) Pol, Prof. Dr Farouk Muhammad, anggota DPD RI
Jend (purn) Pol, Prof. Dr Farouk Muhammad, anggota DPD RI

Sementara dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI, Prof Dr Farouk Muhammad, mengatakan bahwa kebersamaan masyarakat di Pulau Sumbawa tetap terjaga. Terhadap adanya kekhawatiran akan terjadinya konflik dua suku yang mendiami Pulau Sumbawa yakni Mbojo dan Samawa, dinilai jenderal purnawirawan ini, tidak akan terjadi. “Tim observasi tidak perlu khawatir tentang perbedaan dua suku mayoritas di Pulau Sumbawa.

Dijamin dua suku ini tidak pernah konflik, melainkan menyatu yang disimbolkan dalam pernikahan keluarga Sultan Bima dengan Sultan Sumbawa,” tegas pejabat asal Bima itu disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Farouk juga berharap agar di internal KP3S (Komite Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa) tidak ada lagi kekisruhan. Tidak perlu ada yang merasa sebagai pahlawan karena semua berkonstribusi untuk PPS.

Sebagai ketua Panitia Kerja (Panja) DOB non Papua, ia menjamin bahwa RUU PPS akan dibahas kembali pada 6 Mei mendatang untuk disahkan menjadi UU PPS. Karenanya dukungan masyarakat dengan banyak berdoa, diharapkan proses berjalan lancar.

iklan bapenda