Pemprov NTB Ikhlas Lepas PPS

oleh -2 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (12/3)

observasi 5

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan bahwa pemerintah propinsi sangat ikhlas melepas Pulau Sumbawa dari NTB. Keikhlasan ini ungkap Gubernur melalui Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ridwansyah, ditunjukkan dengan surat persetujuan gubernur yang telah menyerahkan asset, membiayai dua tahun berturut-turut masing-masing Rp 8 miliar, termasuk membiayai Pilkada Gubernur PPS defiitif Rp 9 M.

Selain itu Pemprop juga menyerahkan 3.054 personil yang akan diserahkan kepada PPS. Ada juga asset bergerak dan tidak bergerak yang telah disetujui untuk diserahkan Pemprov NTB apabila PPS terbentuk. Karena itu mantan Kadis Perhubungan Propinsi NTB ini meminta masyarakat Pulau Sumbawa untuk tidak ragu dengan komitmen pemerintah induk terhadap pembentukan PPS. “Sekarang berpulang kepada semua komponen masyarakat Pulau Sumbawa, apakah komitmen ini termasuk komitmen pemerintah kabupaten/kota bagaimana mengimplementasikannya ketika PPS terbentuk,” ucapnya.

Ia menyitir pernyataan pengurus KP3S Jakarta dr Sanusi yang juga dokter ahli kandungan, mengatakan bahwa PPS diibaratkan ibu yang sedang mengandung dengan usia kandungan mencapai 9 bulan. “Pilihannya apakah mau lahir dengan operasi cecar atau normal, yang menentukan ini adalah ketua tim observasi,” kata Ridwan.

Tentunya dukungan doa restu dari masyarakat PPS agar kunjungan tim lancar, sehingga pembentukan PPS dapat secepatnya dibahas.

Sementara itu Ketua Tim Observasi PPS, HM Budi S Sudarmadi menilai persetujuan Pemerintah Propinsi NTB sangat penting dan menjadi syarat mutlak dalam pembentukan PPS.

Baca Juga  Ciptakan Sumbawa Ramah Investasi, Mo-Novi Siapkan Lapangan Kerja 10.000 Naker

Apalagi Pemprov NTB memberikan dukungan anggaran dan asset termasuk personil. Namun Budi—akrab pejabat ramah ini disapa, mengingatkan pemprov untuk mendistribusikan sumber daya manusia terbaiknya untuk menjadi pejabat di PPS. Hal ini sebagai bentuk keseriusan pemprov memberikan dukungannya. “Jangan kirim orang yang bermasalah, karena pemerintahan yang masih baru tidak akan berjalan, harus dikelola lebih rinci,” demikian Budi.

iklan bapenda