Sumbawa Besar, SR (11/03)
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Drs H Hasan Basri mengaku telah melimpahkan 50 pengaduan tentang keabsahan data tenaga honorer Kategori Dua (K2) yang dinyatakan lulus kepada Inspektorat Daerah. Pelimpahan ini dilakukan guna pemeriksaan lebih lanjut terhadap kebenaran dugaan tersebut. Disebutkan Haji Bas—sapaan akrabnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/3), dari puluhan pengaduan itu 31 di antaranya adalah tenaga guru yang datanya terindikasi direkayasa dan 19 tenaga tekhnis dan tenaga kesehatan. Jika pengaduan ini tidak terbukti, lanjut Haji Bas, usulan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari K2 bersangkutan tetap dilakukan. Sebaliknya jika benar adanya, usulan NIP-nya tidak akan diproses.
Tidak itu saja sambung Haji Bas, orang-orang yang terlibat dalam rekayasa data ini juga akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
Hingga kini kata mantan Kadis Diknas ini, mengaku belum mengetahui secara persis apakah ada rekayasa data terhadap kelulusan 547 K2 di Kabupaten Sumbawa.
Sebab semua bukti fisik berupa berkas pengusulan NIP K2 yang dinyatakan lulus belum masuk di BKPP Sumbawa. “Sekarang K2 yang lulus ini sedang melengkapi berkas dan belum ada yang lengkap. Setelah lengkap nanti baru diverifikasi. Yang pasti tanggal 21 Maret semua berkas ini harus sudah terkumpul di BKPP,” ujarnya.
Setelah proses pemberkasan dan verifikasi selesai, baru dikirim ke BKN untuk pengusulan NIP. BKN sendiri memberikan kesempatan sampai akhir Mei 2014 untuk penetapan NIP.
