Ancam Bunuh Wartawan, Oknum Dewan Dipolisikan

oleh -0 views
bankntb

 

Sumbawa Besar, SR (11/03)

stop persSyamsuddin—anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, resmi dipolisikan. Hal ini dibuktikan dengan Tanda Bukti Lapor (TBL) No. TBL/215/III/2014/SPKT yang ditandatangani IPDA Kasri selaku Kepala Unit II Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Sumbawa tertanggal 10 Maret 2014. Laporan ini dilayangkan menyusul pengancaman yang dilakukan oknum yang tercatat sebagai anggota Fraksi Demokrat ini terhadap salah seorang wartawan Harian Umum Gaung NTB.

Oknum dewan ini mengancam akan membunuh wartawan yang berani mempublikasikan kasus yang menimpanya, terkait dugaan penyanderaan mobil rentcar milik Fikriyadi Opik—salah seorang pengusaha. Bahkan oknum ini juga akan membawa massa tiga truk untuk membuat perhitungan terhadap media yang memberitakannya.

Saat itu wartawan Gaung NTB ingin meminta klarifikasi terhadap adanya informasi dari Fikriyadi yang mengaku mobilnya ‘disandera’ oknum dewan tersebut. Konfirmasi ini dilakukan wartawan untuk mendapatkan informasi yang berimbang sehingga tidak menimbulkan fitnah, khususnya bagi oknum bersangkutan. Bukannya memberikan klarifikasi, malah dengan pongahnya mengancam akan membunuh wartawan. “Kami ingin melalui laporan polisi ini ada efek jera agar tidak bersikap arogan, dan melakukan tindak pidana, serta perbuatan yang berada di luar etika dan kepatutan sebagai wakil rakyat,” tegas Ridha Rahzen—Pemimpin Umum Gaung NTB, tadi malam.

Laporan ini juga kata Ridha, untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk anggota DPRD, ini juga sekaligus agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.

Baca Juga  Selewengkan Bantuan PKH, Eks Pendamping Ditahan Polisi

Menurut Ridha, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan mengacu pada kode etik jurnalistik dengan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam memberikan permasalahan, wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. “Jadi konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan kami terhadap oknum dewan itu untuk menghindari adanya berita bohong dan fitnah, tapi mendapatkan berita yang akurat dan berimbang sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang setara kepada oknum bersangkutan dalam menjawab informasi yang menohok dirinya,” ucap Ridha.

Selain melaporkan kasus ini secara hukum lanjut Ridha, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap munculnya informasi terkait penyalahgunaan dana APBD yang disinyalir melibatkan oknum anggota dewan. Hasil dari investigasi ini nantinya akan menjadi konsumsi aparat penegak untuk ditindaklanjuti. “Semoga kasus yang kami laporkan ini menjadi pintu masuk dalam mengungkap dugaan sejumlah kasus-kasus lainnya,” demikian Ridha.

Sebelumnya ulah oknum dewan ini dikecam berbagai pihak, di antaranya Komunitas Pers (Kompers) KSB, Pengurus DPC Partai Demokrat KSB, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa, dan praktisi hukum. Mereka menilai tindakan oknum tersebut sangat tidak terpuji. Bahkan ada yang meminta agar mental oknum itu perlu diperiksa, karena ancamannya di luar batas kewajaran sebagai wakil rakyat.

iklan bapenda