DPRD Sumbawa Tetapkan 7 Ranperda Jadi Perda

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa telah menetapkan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Sumbawa menjadi Peraturan Daerah. Ketujuh Perda ini ditetapkan dalam Sidang Paripurna terakhir DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin Ketua DPRD, H Farhan Bulkiyah SP didampingi Wakil Ketua H A Rahman S.Pd dan dihadiri Bupati Sumbawa.

Sebelum penetapan itu, Bupati Sumbawa yang diwakili Wakil Bupati, Drs H Arasy Muhkan, dalam pendapat akhirnya, menyampaikan apresiasi kepada gabungan komisi yang telah menyampaikan laporannya terkait dengan proses dan hasil pembahasan 7 buah Ranperda Kabupaten Sumbawa Tahun 2014.

amdal

Menurutnya proses pembahasan Raperda pada tahun sidang ini berjalan lancar sehingga selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan badan musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya kesungguhan dan keseriusan serta hubungan sinergis yang dilandasi semangat kemitraan antara DPRD dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk diketahui 7 Ranpeda ditetapkan menjadi Perda adalah Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa. Selain itu Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015. “Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas pandangan, pendapat dan koreksi yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi maupun dalam rapat gabungan komisi dengan tim asistensi pembentukan Raperda dari pemerintah daerah.

Baca Juga  Ketua KNPI Sumbawa Sambut Positif Penundaan Musda

Tahun Politik
Di bagian lain H An mengingatkan bahwa Tahun 2014 adalah tahun politik dan tidak lama lagidigelar Pemilihan Umum Anggota DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kemudian pada Bulan Oktober 2014 mendatang akan berlangsung Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal ini, H An mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut dan menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dengan senantiasa mengedepankan semangat persaudaraan, kebersamaan dan persatuan.

Sebuah pesta demokrasi akan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan munculnya riak-riak gesekan atau perbedaan pandangan dan pilihan politik. Oleh karena itu H An, berharap agar jangan sampai karena perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan persaudaraan menjadi retak, memicu perpecahan, apalagi permusuhan.
“Sebagai masyarakat Sumbawa, mari kita wujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta bermartabat dengan menjunjung tinggi semangat persaudaraan sebagai perekat kebersamaan dalam membangun tana samawa yang tercinta,” harapnya.

Selain itu H An menyinggung diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2013, terkait larangan untuk memerintahkan, memfasilitasi, melakukan pungutan atas pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.
Ia berpesan kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan serta desa, untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan dan akta catatan sipil. Selain itu dia diharapkan Disdukcapil dapat menyebarluaskan informasi tersebut.
“Saya minta ini disosialisasikan,” pinta Wabup.

iklan bapenda