Home / HukumKriminal / Marak Dugaan PNS Terlibat Politik, Bawaslu Siapkan Strategi Khusus

Marak Dugaan PNS Terlibat Politik, Bawaslu Siapkan Strategi Khusus

SUMBAWA BESAR, SR (13/1/2020)

Jelang Pilkada Sumbawa, marak Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi yang terindikasi tidak bersikap netral dan terlibat politik. Bahkan secara terang-terangan sejumlah oknum ASN tersebut melakukan aksi tersebut dan diabadikan serta disebarkan melalui media sosial. Tidak diketahui secara pasti latar belakang aksi ini. Namun yang pasti ada sebagian dari mereka yang mendapat promosi jabatan atau tetap pada jabatannya. Padahal diketahui, PNS dilarang keras melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik.

Terhadap maraknya hal ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat SIP yang ditemui, Minggu (12/1/2020) mengaku saat ini sedang menangani kasus dugaan netralitas pegawai (ASN). Jika dalam proses ini terbukti melakukan pelanggaran, Syamsi berjanji secepatnya akan mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus melakukan pengawasan dan bersedia melapor ke Bawaslu atau jajaran di bawahnya terhadap prilaku ASN tersebut.

Selain melakukan tindakan, ungkap Syamsi, Bawaslu scara intensif melakukan himbauan dan pengawasan, baik pengawasan secara langsung maupun pengawasan melalui media sesosial. Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pengawasan, di antaranya UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Peraturan ini dijelaskan tentang Pengawasan Netralitas ASN. Pasal 3 menyebutkan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing masing lembaga/instansi. Yang selanjutnya di teruskan pada pasal 4 ayat 1 point b, dan dijelaskan lagi pada ayat (2).

Selain itu, lanjut Syamsi, Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 30 Desember 2019, Nomor: SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020. Pengawasan netralitas pegawai ASN juga berlandaskan pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II tentang Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku pada pasal (2) point (b), profesionalitas,  dan point (f) netralitas. Selain itu pasal 3 berbunyi, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku. Pihaknya juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada pasal 11 point (c) menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri meliputi PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Kemudian Peraturan ini ditegaskan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. B/71/SM.00.00/2019 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang termuat dalam poin (c) menyatakan bahwa berdasarakan pasal 11 Huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Di antaranya, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. “Kami akan tetap melakukan himbauan dan pengawasan demi terciptanya Pilkada yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya. (SR)

Lihat Juga

Jual Tramadol, Ibu Rumah Tangga Dibekuk Polisi

MATARAM, samawarea.com (28/3/2020) Seorang perempuan berinisial MS (34) diringkus tim Opsnal Resnarkoba Polresta Mataram, Jumat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *