Home / HukumKriminal / Bawaslu Sumbawa Segera Klarifikasi 7 Kadis dan 1 Kepala Sekolah

Bawaslu Sumbawa Segera Klarifikasi 7 Kadis dan 1 Kepala Sekolah

Diduga Terlibat Politik

SUMBAWA BESAR, SR (13/1/2020)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi sejumlah kepala dinas dan kepala sekolah. Klarifikasi ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat yang menduga para pejabat tersebut tidak bersikap netral dan terlibat politik yang mengarah pada pelanggaran etika kepegawaian. Ironisnya aksi para pejabat ASN itu diupload di media sosial. “Ada sekitar 7 kepala dinas, beberapa Kabid dan Kasi serta 1 kepala sekolah yang akan kami mintai klarifikasi. Nama-nama mereka sudah kami kantongi,” kata Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP kepada SAMAWAREA di ruang kerjanya, Senin (13/1/2020).

Didampingi Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Antar Lembaga Bawaslu Sumbawa, Hamdan, S.Sos.I, Syamsi—akrab Ia disapa, mengaku saat ini pihaknya sudah mulai melakukan penelusuran, menghimpun data dan keterangan, serta klarifikasi awal terhadap sejumlah saksi termasuk orang-orang yang mengupload aksi para ASN yang diduga melanggar ini. “Kami ingin mencari kejelasan dan memastikan kebenaran dari foto-foto yang sempat terupload di media sosial itu,” ujar Syamsi.

Setelah saksi-saksi ini, lanjut Syamsi, pihaknya akan melayangkan surat undangan klarifikasi kepada para pejabat yang diduga melakukan pelanggaran etika kepegawaian tersebut. Jika terbukti, maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pihak yang berkewenangan memberikan tindakan.

Lebih jauh dijelaskan Syamsi, dalam menangani perkara ini, Bawaslu Sumbawa mengacu pada sejumlah aturan yang ada. Di antaranya UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Peraturan ini dijelaskan tentang Pengawasan Netralitas ASN. Pasal 3 menyebutkan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing masing lembaga/instansi. Yang selanjutnya di teruskan pada pasal 4 ayat 1 point b, dan dijelaskan lagi pada ayat (2). Selain itu, Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 30 Desember 2019, Nomor: SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020. Pengawasan netralitas pegawai ASN juga berlandaskan pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II tentang Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku pada pasal (2) point (b), profesionalitas,  dan point (f) netralitas. Selain itu pasal 3 berbunyi, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku. Pihaknya juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada pasal 11 point (c) menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri meliputi PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Kemudian Peraturan ini ditegaskan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. B/71/SM.00.00/2019 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang termuat dalam poin (c) menyatakan bahwa berdasarakan pasal 11 Huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yaitu PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus melakukan pengawasan dan bersedia melapor ke Bawaslu atau jajaran di bawahnya terhadap prilaku ASN tersebut. Dalam kesempatan itu juga Syamsi meminta Sekda Sumbawa selaku atasan tertinggi ASN di Kabupaten Sumbawa untuk bisa memberikan pembinaan dan melakukan langkah-langkah preventif kepada jajarannya agar selalu bersikap netral dan tidak melanggar aturan-aturan yang mengatur tentang etika kepegawaian. Sebab cukup marak ASN yang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menodai sikap netralnya sebagai aparatur sipil negara, dan terindikasi terlibat dalam kegiatan politik. “Kami minta Pak Sekda terus intensif melakukan pembinaan sebagai upaya pencegahan,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

Penyebar Berita Hoax Corona Ditangkap Ditreskrimsus Polda NTB

MATARAM, samawarea.com (21/3/2020) Seorang pemuda berinisial SB alias EP (19) ditangkap Tim Ditreskrimsus Polda NTB, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *