Home / Ekonomi / Pemerintahan Husni—Mo Jadikan Sumbawa Daerah Progresif Turunkan Angka Kemiskinan

Pemerintahan Husni—Mo Jadikan Sumbawa Daerah Progresif Turunkan Angka Kemiskinan

SUMBAWA BESAR, SR (9/12/2019)

Pemerintahan HM Husni Djibril B.Sc—Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni—Mo) sudah berjalan hampir empat tahun sejak dilantik 17 Februari 2016 lalu. Banyak capaian yang dihasilkan dalam mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Dengan visi terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong-royong, pemerintahan-Husni Mo mampu melaksanakan tujuh misi pembangunan.

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Junaidi M.Si dalam Bincang Pembangunan Bersama Pers yang digelar Bagian Humas dan Protokol Setda Sumbawa di Pantai Baru Sumbawa, Sabtu (7/12) lalu, mengungkap capaian pembangunan  Kabupaten Sumbawa selama empat tahun berjalan pemerintahan Husni—Mo. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), ungkap Haji Jun—sapaan pejabat ini, indeks pembangunan manusia (IPM) dapat ditingkatkan dari 63,91 pada tahun 2015 menjadi 66,77 tahun 2018. Laju pertumbuhan IPM Kabupaten Sumbawa 1,47 ini berada di atas laju pertumbuhan NTB 1,17. Demikian dengan angka kemiskinan dapat ditekan dari 16,73% tahun 2015 menjadi 14,08% Tahun 2018. Penurunan yang cukup signifikan ini, menjadikan Kabupaten Sumbawa pada 2018 sebagai daerah paling progresif menurunkan kemiskinan di antara 10 kabupaten/kota se-NTB. Hal ini sejalan dengan penurunan angka pengangguran terbuka dari 4,20% tahun 2015 menjadi 3,45% Tahun 2018. Salah satu faktor penurunan ini karena terbentuknya pusat pelayanan tenaga kerja terpadu di Kabupaten Sumbawa sekaligus yang pertama di NTB.

Pada kegiatan yang dipandu Kabag Humas dan Protokol H Tajuddin SH dan dihadiri Sekda Drs. H. Hasan Basri MM, Kadis PRKP Drs Burhanuddin MT MTP, dan Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf SE, dan Kadis PUPR diwakili pejabat terkait, Haji Jun melanjutkan bahwa Pemerintahan Husni—Mo sangat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Untuk bidang kesehatan, semua puskesmas telah terakreditasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Membangun rumah sakit rujukan yang lebih representatif bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa senilai Rp 250 milyar. Masih di bidang kesehatan, Sumbawa menjadi daerah paling progresif menurunkan angka stunting, dan ditetapkan sebagai 100 lokus nasional target penurunan stunting. Tahun 2018—2019, Kabupaten Sumbawa melakukan aksi konvergensi penurunan stunting melibatkan 13 OPD di 25 desa lokus stunting dengan anggaran mencapai Rp 51 milyar. “Tidak heran jika penilaian 2019 oleh Kemendagri, Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai daerah terbaik dan terinspiratif dalam penurunan dan pencegahan stunting. Karena inilah Sumbawa mendapat apresiasi alokasi DID 2020 sebesar 11 milyar rupiah,” imbuhnya.

Lebih jauh dipaparkan Haji Jun, pemerintahan Husni—Mo terus mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional. Mulai dari penataan organisasi Pemda tepat waktu yang ditandai dengan akhir 2016 lalu telah dilakukan restrukturisasi OPD dan mutasi lebih dari 1000 jabatan tanpa gejolak. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan tahun 2017 lalu Komisi Ombudsman RI Perwakilan NTB memberikan zona hijau meningkat dari sebelumnya zona merah. Berikutnya, meningkatnya kualitas perencanaan Pemda. “Tahun 2017 mewakili NTB dalam ajang Penghargaan Pangripta Nasional,” tambahnya.

Sumbawa juga berhasil mempertahankan kualitas laporan keuangan Pemda yakni mempertahankan Opini WTP BPK selama 7 kali berturut-turut. Berhasil meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemda (SAKIP) dari CC (2015) menjadi B (2018). Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan keberhasilan mendapat peringkat tertinggi se-NTB (2017), peringkat 32 dari 416 kabupaten se-Indonesia penilaian LPPD oleh Kemendagri pada Tahun 2018. Penghargaan lainnya adalah Inovasi “Pariri Si Desa” dari Kabupaten Sumbawa masuk dalam Top 99 dan Top 40 Nasional. Pariri Si Desa menjadi rule model pelayanan prima di tingkat desa dan kecamatan. Dengan raihan penghargaan ini, pemerintah pusat memberikan dana insentif sebesar Rp 9 milyar.

Di bagian lain Haji Jun menjelaskan tentang upaya Husni-Mo untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur. Yakni meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten. Pada 2017—2019 telah terbangun jalan hotmix 137,15 km dengan alokasi anggaran Rp 228,5 Milyar. Membangun jembatan untuk membuka keterisoliran. Pada 2017—2019 telah terbangun 15 jembatan dengan anggaran Rp 27 Milyar. Meningkatkan daya dukung jaringan irigasi. Tahun 2017—2019 telah terbangun jaringan irigasi 44,79 km dengan dana Rp 45,3 milyar. Meningkatkan akses masyarakat di kepulauan dengan terbangunnya 4 unit dermaga dan bantuan kapal. Menuntaskan akses telekomunikasi dengan telah membuka 18 titik daerah blank spot. Meningkatkan daya dukung bandara, dengan mengalokasikan anggaran Rp 53,34 milyar untuk  pembebasan lahan runway. Bupati HM Husni Djibril ungkap Haji Jun, telah memenuhi ambisinya yang telah diperjuangkan sejak Tahun 1992 yakni terwujudnya pembangunan Bendungan Beringin Sila. Untuk dana pembangunannya, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 1,7 Triliun. Pemda hanya membantu Feasibility Study (FS), Amdal dan pembebasan lahan sebesar Rp 36,9 milyar. Keberadaan bendungan raksasa ini nantinya dapat mengairi sawah seluas 3.500 hektar, menjadi sumber air baku, pembangkit listrik mikrohidro dan destinasi wisata.

Pengembangan potensi unggulan daerah juga menjadi fokus perhatian pemerintahan Husni—Mo. Yaitu terus meningkatkan produksi padi mencapai 480 ribu ton (2018) rata-rata meningkat 9% per tahun. Peningkatan produksi ini berdampak terhadap kesejahteraan petani. Menjadi daerah penghasil utama jagung di NTB dengan produksi 676 ribu ton (2018) atau 40% produksi NTB. Meningkatkan nilai tambah produk sapi dengan populasi sapi 247 ribu ekor, di samping mengembangkan Sumbawa Beef dan Gema-Jipi. Meningkatkan produksi sektor perikanan, yaitu perikanan tangkap 54 ribu ton (21%), rumput laut 9,8 ribu ton (20%). Serta menggeliatkan ekonomi kreatif dan wirausaha muda. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Komunitas Wirausaha Muda dan Akselerator Bisnis Sumbawa juara di lomba tingkat propinsi pada tahun 2018.

Untuk pengembangan pusat perdagangan rakyat, Haji Jun menunjuk pembangunan Pasar Seketeng. Dari kondisi tidak layak dan mengalami kebakaran total, telah dimulai pembangunannya dengan anggaran Rp 98 milyar yang nantinya mampu menampung 4000 pedagang. Berikutnya, pemerintahan Husni-Mo berhasil membebaskan 14.774 petani miskin di 126 desa dan 23 kecamatan dari jeratan rentenir, dengan diluncurkannya Kredit Sahabat (Krabat). Ini juga sebagai upaya terbentuknya desa bebas rentenir, sekaligus penguatan kelembagaan ekonomi desa, mengingat dana Krabat disalurkan melalui BUMDes. “Banyak capaian-capaian lain yang terus dipertahankan dan ditingkatkan di sisa masa jabatan pemerintahan ini untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah Sumbawa yang kita cintai ini,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Kunjungi UTS, Gubernur dan Kapolda NTB Memotivasi Mahasiswa

SUMBAWA BESAR, SR (18/1/2020) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc dan Kapolda NTB, Irjen ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *