Home / HukumKriminal / Wabup Fud Sebut 9 Dinas di KSB Rugikan Daerah

Wabup Fud Sebut 9 Dinas di KSB Rugikan Daerah

SUMBAWA BARAT, SR (13/11/2019)

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST mengaku telah menerima laporan bahwa ada 9 dinas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat berhutang kepada Pemda. Saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) di Lantai III Gedung Setda, kemarin, Wabup mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dan tidak terlena dengan jabatan maupun kemudahan yang dimiliki. Jika tidak hati-hati, maka akan bernasib seperti 9 dinas yang akhirnya memiliki hutang kepada daerah. Karena itu dengan telah ditandatanganinya SKK, maka akan ada penagihan hutang tersebut oleh pihak kejaksaan. “Dengan perjanjian ini supaya yang bersangkutan tidak langsung diproses hukum melainkan diberikan kesempatan untuk membayar sampai waktu yang ditentukan,” kata Wabup yang akrab disapa Bang Fud ini.

Untuk itu sebuah kesyukuran adanya kesempatan yang diberikan ini. Namun ketika sampai batas waktu 1 Januari 2020 mendatang belum juga dikembalikan, Wabup menegaskan, oknum di dinas setempat siap-siap berurusan dengan hukum. “Jangan salahkan kami sebagai pemimpin karena kami selalu ingatkan, bahkan kami sudah panggil secara khusus semua yang bermasalah untuk diselesaikan masalahnya. Memang ada juga yang bandel, di depan sanggup tapi tidak ada realisasi. Ada juga oknum pegawai yang selalu ngutang. Dipindahkan ke tempat lain ngutang lagi, dipindahkan lagi ngutang lagi. Bahkan sampai kita pindahkan ke Inspektorat tetap ngutang di Bendahara. Nah orang orang seperti ini harus berhadapan langsung dengan kejaksaan,” tukas Bang Fud.

Dalam proses mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wabup mengaku berkorban untuk memberikan pinjaman kepada oknum penghutang agar dapat membayar hutang ke daerah. “Dan alhamdulillah sampai saat ini kita tetap mendapatkan WTP yang walaupun saya yang kesulitan harus menagih kepada oknum bersangkutan dengan cara dicicil,” sesalnya.

Di bagian lain, Bang Fud juga mengingatkan pemerintah desa berhati-hati dalam mengelola dana desa yang cukup besar. Karena saat ini sudah banyak mantan kepala desa yang diproses hukum karena menyelewengkan dana desa. “Jangan sampai desa yang lain juga kena masalah, mumpung ada kesempatan selesaikan segera. Karena kalau tersangkut hukum bukan hanya kalian yang terkena imbasnya tapi keluarga kalian, anak kalian yang dihakimi oleh hukum social,” ujarnya mengingatkan.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Nusirwan Sahrul SH,. MH mengatakan bahwa penandatanganan SKK saat ini sudah sesuai Inpres dalam mengembalilan kerungian negara. Selama ini setiap yang terkena hukuman kurungan plus ganti rugi banyak yang tidak melakukan pengembalian kepada negara dengan alasan sudah menjalani hukuman dan tidak mampu membayar. “Kalau dilakukan penagihan terlebih dahulu sebelum proses hukum dengan memberikan kesempatan untuk mengembalikan maka pelaku akan memiliki semangat untuk mengembalikannya, tentu dengan batas waktu yang ditentukan. Apabila melewati batas waktu maka dengan terpaksa pelaku langsung diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan penagihan kerugian daerah, ungkap Kajari, harus bekerjasama dengan daerah. Karena itulah dilaksanakan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai legal formil dalam pemanggilan oknum yang akan ditagih. (HEN/SR)

Lihat Juga

Gubernur Bantu Warga Dompu Terdampak Puting Beliung

DOMPU, SR (13/12/2019) Dalam lawatannya ke Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Kamis (12/12/2019), Gubernur NTB, Dr. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *