Home / Ekonomi / Menteri KKP Disarankan Tidak Pilih Dirjen Bermasalah

Menteri KKP Disarankan Tidak Pilih Dirjen Bermasalah

JAKARTA, SR (12/11/2019)

Anggota DPR RI Komisi IV, H. Johan Rosihan menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak memilih team utama di kementeriannya mulai dari eselon I dan II yang terjerat kasus hukum. Team Utama kementerian harus bersih dari kasus hukum sehingga SDM utama kementerian adalah orang-orang yang selain memiliki kemampuan bagus juga integritas moral yang baik. Johan merujuk pada beberapa kasus yang menimpa Kementerian Kelautan dan Perikanan dua tahun terakhir yang melibatkan Dirjen dan Sekjen akibat penyimpangan program strategis KKP yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor budidaya lepas pantai dengan metode KJA (Keramba Jaring Apung). Program ini diadopsi dari teknologi budidaya Norwegia. Menurut dia, target utama dari program KKP ini sangat bagus yakni meningkatkan produksi ikan kakap putih (Lates calcalifer) yang hingga saat ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. “Saya menghimbau Menteri KKP tidak memilih lagi Dirjen yang bermasalah, seperti yang tersangkut kasus korupsi baik saksi yang pernah diperiksa maupun yang sudah tersangka. Proyek besar di Sabang dari tahun 2017 pada lingkungan KKP banyak melibatkan pejabat tinggi di kementerian itu. Sudah saatnya Pak Menteri melakukan pembersihan agar tokoh utama penggerak kementerian ini diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi,” himbau Johan.

Politisi PKS ini juga meminta kepada Menteri Edhi Prabowo, agar mengendorse Menteri BUMN supaya memilih komisaris dan direksi BUMN yang bersinggungan dengan KKP. Seperti Perindo dan Perinus agar dijabat oleh orang-orang yang bersih juga. Ini sudah sesuai dengan slogan Menteri BUMN yang akan melakukan bersih-bersih di lingkungan kerjanya. “Saya mengingatkan kepada Bapak Menteri KKP, 5 tahun periode menteri sebelumnya, dua kali KKP hasil pemeriksaan BPK adalah disclaimer yakni tahun 2016 dan 2017. Sudah serapan anggaran terkecil APBN di antara mitra kementerian komisi IV, tapi pengelolaan institusinya paling buruk. Ini yang mengakibatkan tahun ini anggaran APBN kementerian mitra komisi IV, KKP paling kecil dibanding Kementan dan KLHK. Semoga dengan SDM yang baik mendampingi Pak Menteri, kedepannya citra KKP secara substansi akan ikut menjadi baik,” demikian Johan Rosihan. (SR)

 

Lihat Juga

Boss Harapan Baru Hibahkan Tanah ke Pemda Seharga 7,5 Miliar

SUMBAWA BESAR, SR (13/12/2019) Konstribusi Nyonya Lusy–Boss Harapan Baru, terhadap Daerah Kabupaten Sumbawa patut diberikan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *