Home / Politik / Johan: Tahun 2026, Aturan Jam Kerja Peserta Tugas Belajar Perlu Dihapus

Johan: Tahun 2026, Aturan Jam Kerja Peserta Tugas Belajar Perlu Dihapus

JAKARTA, SR (5/11/2019)

Anggota DPR RI Komisi IV, H. Johan Rosihan banyak mendapat keluhan dari beberapa peneliti di lingkungan pemerintah akibat dari dampak peraturan terbaru tentang peneliti yang mengharuskan pada tahun 2026, semua peneliti telah berstatus S2. Karena jika tidak S2, maka jabatan dan fungsi penelitinya akan dicabut.

Johan mengatakan, bahwa saat ini pengurusan izin belajar di kementerian sudah relatif jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Di masa lalu, pegawai negeri bila akan mengajukan izin belajar bisa sampai lulus baru dapat izin belajar, yang mengakibatkan ijazahnya tidak diakui. Paling cepat 6 bukan izin baru keluar. Saat ini, hanya kurang dua bulan, izin belajar sudah bisa keluar. Mungkin ini dampak dari tuntutan pemerintah untuk menjadikan SDM penelitinya berstatus S2.

Legislator PKS ini menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015, pada Bab III tentang Izin Belajar menyebutkan, pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari. Terkadang mereka akan dihadapkan pada penyelenggara pendidikan atau kampus yang mengadakan jam belajar di jam kantor. Pilihan ini akan ditemui karena tidak semua kampus mengadakan jam belajar di malam hari. “Saat ini, para peneliti harus mengambil jurusan yang linier dengan bidang keahliannya. Kalau tidak, ijazahnya akan dinilai rendah. Ini yang akan menjadikan kerugian para peneliti bila ijazahnya tidak linier meskipun mereka telah mengeluarkan sejumlah uang yang besar, waktu, tenaga dan fikiran, dengan biaya sendiri, karena tidak semua peneliti dapat beasiswa dari pemerintah,” jelas Johan.

Legislator asal Sumbawa ini memberi gambaran, sebenarnya ada peluang melalui Permenpan/RB, yang mengatur tentang izin belajar dimana salah satu pasalnya adalah pegawai diperbolehkan keluar dengan izin atasan. Ada banyak peraturan pemerintah yang saling berbeda, sehingga sangat diperlukan ada payung hukum sebagai panduan agar tidak saling bertentangan. Surat Edaran Menpan No. 4 tahun 2003 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar dinilai sudah bagus untuk sebagai standard. “Saya berharap, pemerintah memberi ruang waktu yang lebih mudah bagi peneliti untuk membekali ilmunya hingga sampai S2. Ini program bagus, tapi mesti diimbangi dengan kemudahan dalam mencapainya. Pembangunan SDM akan baik dilaksanakan, agar negara kita semakin siap menghadapi persaingan global yang dimulai dari kualita SDM kita,” tutup Johan Rosihan. (SR)

 

Lihat Juga

Meneladani Rasulullah Sebagai Kepala Keluarga, Pemimpin Negara dan Kepala Pemerintahan

JAKARTA, SR (10/11/2019) Legislator asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, mengajak seluruh elemen bangsa terutama para ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *