Home / Politik / Jawab Tudingan Bawaslu, KPU Sumbawa Tegaskan Tetap Transparan

Jawab Tudingan Bawaslu, KPU Sumbawa Tegaskan Tetap Transparan

SUMBAWA BESAR, SR (5/11/2019)

Penyelenggaraan Pilkada Sumbawa tahun 2020 sudah masuk tahapan pada 1 November 2019 sebagaimana Peraturan KPU 15 tahun 2019. Untuk menjamin integritas proses dan hasil penyelenggaraan Pilkada Sumbawa 2020 sesuai Slogan PANDAI (Partisipatif, AmaN, Damai dan ber-Integritas), KPU Kabupaten Sumbawa sudah menetapkan 3 pedoman yakni, Pedoman Teknis Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan, Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Hal ini diungkapkan Muhammad Ali, S.IP–Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Sumbawa, Selasa (5/11).

Terkait penyusunan, pembahasan dan penetapan pedoman teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Sumbawa 2020 dari tahap penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan hingga tahapan terakhir terkait pedoman teknis penetapan pasangan calon terpilih, Ali—akrab komisioner ini disapa menegaskan, merupakan kewenangan KPU Sumbawa sebagaimana UU No. 10 tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020. Tidak ada kewajiban harus rapat koordinasi sebelum penetapan Pedoman Teknis atau duduk bersama dengan Panwas Kabupaten Sumbawa dalam menetapkan pedoman teknis. Kalaupun rapat koordinasi antara KPU dan Panwas Kabupaten Sumbawa itu disesuaikan, bisa sebelum penetapan dan bisa juga setelah penetapan pedoman teknis, karena Rakor bersifat pemberitahuan terkait sesuatu yang menjadi hajat bersama. Panwas Kabupaten tidak terlalu penting mempersoalkan terkait koordinasi, yang terpenting adalah bagaimana Panwas mengawasi hasil pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa. “Karena KPU Sumbawa berharap diawasi agar kami sempurna dalam bekerja,” imbuhnya.

Kemudian penyusunan, pembahasan dan penetapan pedoman teknis dilakukan melaui Rapat Pleno penetapan pedoman teknis yang didasarkan pada UU dan PKPU penyelenggaraan pemilihan sehingga terbitlah Berita Acara Rapat Pleno, Surat Keputusan (SK) dan pedoman teknis sebagai lampiran keputusan. Setiap pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU Sumbawa, selanjutnya disosialisasikan sebagai informasi melalui laman JDIH KPU RI, laman JDIH KPU Provinsi NTB, laman KPU Sumbawa dan media massa, sebagai bentuk transparansi informasi kepada seluruh masyarakat Sumbawa agar ikut mengawal setiap proses tahapan, dan berpartisipasi dalam Pilkada 2020.

Mengenai regulasi penyelenggaraan Pilkada Sumbawa tahun 2020 baik undang-undang, PKPU dan pedoman teknis, menurut Ali, Panwas Kabupaten Sumbawa dan masyarakat dapat mengaksesnya secara langsung pada laman https://jdih.kpu.go.id/ntb/detailkepkpud-2947 terkait penyelenggaraan Pilkada Sumbawa 2020 bahkan Pilkada di 6 kabupaten/kota lainnya yang menyelenggarakan Pilkada di NTB pada tahun 2020 nanti. “Jadi pedoman teknis bertujuan untuk dijadikan Juknis dalam menyukseskan Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2020,” pungkasnya.

Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mempersoalkan dari tiga pedoman teknis yang telah dipublikan KPU Sumbawa, hanya satu yang telah dikoordinasikan. Sementara dua pedoman lainnya tak ada koordinasi sama sekali. “Hanya terkait pedoman tekhnis syarat dukungan minimal calon perseorangan saja yang sudah (koordinasi). Yang duanya tidak ada kordinasi,” sesal Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Hamdan, S.Sos.I.

Menurut Hamdan, koordinasi antar lembaga ini sangat penting. Agar kelemahan maupun kekurangan dalam pedoman tekhnis yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh KPU dapat diminimalisir. Ia menyesalkan langkah awal dalam proses Pilkada 2020 justru KPU Sumbawa memilih jalan sendiri sendiri. Menyusun regulasi dengan sendirinya tanpa melibatkan stekholder di Sumbawa. Bawaslu mendorong KPU agar terbuka kepada publik. Mulai dari kegiatan hingga dalam penyusunan peraturan lainnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Meneladani Rasulullah Sebagai Kepala Keluarga, Pemimpin Negara dan Kepala Pemerintahan

JAKARTA, SR (10/11/2019) Legislator asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, mengajak seluruh elemen bangsa terutama para ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *