Home / HukumKriminal / Bawaslu Sesalkan KPU Sumbawa Tak Ada Koordinasi Terbitkan 3 Pendoman Teknis Pilkada
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Hamdan, S.Sos.I

Bawaslu Sesalkan KPU Sumbawa Tak Ada Koordinasi Terbitkan 3 Pendoman Teknis Pilkada

SUMBAWA BESAR, SR (5/11/2019)

Belum lama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menetapkan tiga pedoman teknis berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020.

Pertama, pedoman tekhnis tata cara pendaftaran lembaga pemantau pemilihan, survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Kedua, pedoman tekhnis pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Ketiga, pedoman teknis tentang syarat minimal dan sebaran dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Namun dalam penetapan pedoman tersebut disesalkan Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Hal ini lantaran tidak ada koordinasi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Hamdan, S.Sos.I menegaskan, dari tiga pedoman tekhnis yang telah dipublikasi hanya satu yang telah dikoordinasikan. Sementara dua pedoman lainnya tak ada koordinasi sama sekali. “Hanya terkait pedoman tekhnis syarat dukungan minimal calon perseorangan saja yang sudah (koordinasi). Yang duanya tidak ada kordinasi,” sesalnya.

Koordinasi oleh KPU, lanjut Hamdan, tidak hanya dengan Bawaslu melainkan dengan semua stakeholder lain yang terlibat dalam suksesi Pilkada 2020 mendatang. “Seharusnya terbuka dengan semua stakeholder,” tukasnya.

Hamdan menegaskan, koordinasi antar lembaga sangat penting. Agar kelemahan maupun kekurangan dalam pedoman tekhnis yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh KPU dapat diminimalisir. Pada Pilgub 2018 dan Pemilu 2019, koordinasi lembaga pengawas pemilu di Sumbawa berjalan sangat baik. Tapi langkah awal dalam proses Pilkada 2020 justru KPU Sumbawa memilih jalan sendiri sendiri. Menyusun regulasi dengan sendirinya tanpa melibatkan stekholder di Sumbawa. Bawaslu mendorong KPU agar terbuka kepada publik. Mulai dari kegiatan hingga dalam penyusunan peraturan lainnya. “Jika aturan saja dirahasiakan untuk dibahas maka akhirnya juga akan menjadi rahasia-rahasiaan. Hanya proses pemungutan suara saja yang dapat dirahasiakan oleh pemilih. Kalau kita penyelenggaraan harus terbuka dan transparan dan dilakukan uji publik setiap aturan yang dikeluarkan,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

Kapolres Lobar, Kapolres Bima dan Kapolres Bima Kota Diganti

MATARAM, SR (11/11/2019) Puncuk pimpinan di tiga Polres wilayah Polda NTB, berganti. Jabatan itu adalah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *